Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez berharap aparat penegak hukum bisa mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam grup Facebook yang memuat konten fantasi dewasa terhadap keluarga kandung.
Ia berharap admin hingga pengguna grup Facebook tersebut, apalagi yang menyebarkan dan berinteraksi dengan konten tersebut bisa ditangkap.
"Ini bukan hanya soal admin. Semua yang terlibat, dari pencipta grup, pengelola akun, hingga user yang aktif menyebar atau menanggapi konten tersebut, harus ditangkap dan diadili," kata Gilang, Senin (19/5/2025).
"Tidak boleh ada satu pun yang lolos. Kita sedang bicara tentang kejahatan seksual termasuk terhadap anak, kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta komitmen penegakan hukum di kasus ini.
"Ini parah sekali. Kita minta harus dikejar semua. Tidak cuma admin atau mereka yang mem-posting, tapi yang komen-komen juga harus dicek secara keseluruhan. Termasuk apakah grup di Facebook ini menjadi wadah bagi pedofil dan pelaku kejahatan seksual lainnya," jelasnya.
Gilang menyesalkan grup Facebook tersebut sempat aktif cukup lama sebelum akhirnya diblokir oleh Komdigi. Menurutnya, keterlambatan penanganan ini menujukkan lemahnya sistem deteksi dini, baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun oleh platform digital.
"Ini menunjukkan pengawasan siber gagal. Padahal kita punya banyak instrumen dan lembaga yang bertugas dalam hal deteksi dini, hingga penyisiran konten-konten berbahaya dan meresahkan seperti ini," ungkapnya.
"Ini grup sudah lama eksis tapi baru ditelusuri setelah ramai dibicarakan atau setelah viral. Artinya memang pengawasan di dunia siber kita sangat minim. Munculnya grup yang menyebarkan penyimpangan tesebut menunjukkan lemahnya pengawasan siber di Indonesia," tambahnya.
Gilang pun mendesak forensik digital untuk segera mengidentifikasi seluruh pelaku dan korban yang gambarnya tersebar melalui postingan di grup tersebut. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban yang sempat ter-publish di grup ini.
"Korban-korban atas perilaku penyimpangan harus dipastikan mendapat perlindungan. Penegak hukum juga harus bisa menelusuri kemungkinan adanya kejahatan seksual fisik yang juga terjadi terkait konten atau anggota dalam akun tersebut," jelasnya.
Gilang pun meminta pemerintah melakukan reformasi dalam sistem pemantauan konten digital. Khususnya, kata dia, terhadap kinerja Komdigi, Polri, dan pengawasan terhadap penyedia platform digital.
"Pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang tidak hanya responsif, tapi juga preventif. Kalau konten keji seperti ini bisa lolos, lalu sampai berkembang jadi komunitas, itu artinya ada masalah besar dalam pengawasan siber di Indonesia. Dan ini harus diperbaiki segera," tegasnya.
"Negara harus hadir. Jangan beri ruang sedikit pun bagi predator anak dan pelaku kejahatan seksual lainnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya," pungkasnya.
