Ciayumajakuning, Gesuri.id - Guna menekan angka pengangguran, Pemkab Cirebon mengalokasikan subsidi pelatihan hingga Rp15 juta untuk setiap calon pekerja yang berkesempatan bekerja di Jepang.
Selain itu, pemkab juga memfasilitasi keberangkatan program yang dibiayai via APBD itu.
Tercatat sekitar 1.400 orang mendaftar untuk mengikuti program pelatihan dan penempatan kerja ke Jepang.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan tingginya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Cirebon menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.
“Program ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Kabupaten Cirebon untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak di Jepang,” ujarnya usai kegiatan pelepasan di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan data 2025, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.413.814 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.289.532 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.206.611 orang atau 93,56 persen telah bekerja.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon tercatat 6,42 persen atau turun 0,32 poin dibandingkan 2024.
Menurut Imron, penurunan tersebut menunjukkan adanya tren positif dari berbagai program pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja.
“Namun, tantangan masih besar karena jumlah penduduk terus bertambah dan kebutuhan terhadap lapangan kerja serta keterampilan baru semakin mendesak,” sambungnya.
Karena itu, Pemkab Cirebon juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja supaya mampu bersaing di pasar kerja global, salah satunya melalui pelatihan bahasa dan budaya Jepang.
Program tersebut membuka peluang bagi peserta untuk bekerja melalui skema magang maupun Tokutei Ginou (TG) atau pekerja berketerampilan khusus.
Imron berharap pengalaman yang diperoleh selama berada di Jepang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon saat pulang nanti.
Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengungkapkan dari 1.400 pendaftar itu, tak semuanya berasal dari Kabupaten Cirebon. Pendaftar tercatat datang dari berbagai daerah mulai dari Medan, Sumatra hingga Kalimantan.
“Fokus utama kita tentu memprioritaskan warga asli Kabupaten Cirebon. Dari total sekitar 1.400 pendaftar, kita lakukan seleksi ketat,” kata Novi.
Seleksi dilakukan mulai dari medical check-up (MCU) awal, verifikasi administrasi, tes fisik, tes mata, psikotes hingga pelatihan bahasa Jepang.
Peserta yang lolos lalu menjalani pelatihan bahasa selama tiga bulan.
Usai dinyatakan lolos wawancara dengan pihak pengoperasional di Jepang, mereka melanjutkan pelatihan kompetensi teknis selama satu hingga dua bulan.
Ia menegaskan pihaknya berupaya supaya calon pekerja tak terbebani biaya pelatihan maupun penempatan.
“Untuk biaya penempatan dan pemberangkatan, kami bekerja sama dengan LPK/SO, LPPR serta fasilitas KUR PMI dari Bank BJB,” terang Novi.
Pihaknya pun tidak merekomendasikan calon pekerja ditempatkan pada sektor pertanian. Kebijakan tersebut diambil karena terkait perlindungan tenaga kerja dan persoalan pembayaran upah.
“Seluruh peserta kita tempatkan di sektor manufaktur, termasuk di beberapa perusahaan besar seperti Panasonic pusat di Jepang. Perlindungan serta hak-hak pekerja di sektor manufaktur jauh lebih terjamin,” jelas Novi.
Pemkab Cirebon juga memastikan peserta tetap mendapatkan pendampingan selama menjalani program di Jepang.
Setelah menyelesaikan masa magang selama tiga tahun, peserta akan difasilitasi untuk melanjutkan status pekerjaan melalui visa Specified Skilled Worker (SSW) atau TG.
Skema tersebut juga berkaitan dengan sistem baru pemagangan dan pengembangan tenaga kerja di Jepang melalui Ikusei Shuro.
“LPK dan Disnaker akan mengawal prosesnya hingga mereka menjadi pekerja tetap atau mendapatkan kontrak lanjutan sampai akhirnya kembali ke Indonesia,” tegasnya.
Saat ini, sekitar 1.000 warga Kabupaten Cirebon tercatat telah bekerja maupun mengikuti program magang di Jepang, salah satu dari 10 negara tujuan utama pekerja asal Kabupaten Cirebon.
