Jakarta, Gesuri.id- Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) mengingatkan agar jangan ada mafia di sektor kesehatan negeri ini.
Hal itu dikatakan Gus Nabil dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI/ BRIN, Kepala BPOM, dan Dirut PT. Bio Farma, Selasa (14/7).
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, banyak sekali alat kesehatan dalam negeri yang kualitasnya bagus, berstandar internasional dan harganya lebih murah.
Baca: Rahmad Tegaskan Importir Alkes Covid-19 Harus Ditertibkan!
Gus Nabil pun mengingatkan, DPR dan pemerintah sudah sepakat alokasi 20% penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk alat kesehatan dalam negeri.
"Maka, jika nanti itu tidak tercapai atau tidak sesuai ekspektasi, maka harus dipertanyakan. Saya ingin sampaikan, jangan lagi ada mafia kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, mari berbuat yang terbaik untuk negeri," ujarnya.
Gus Nabil juga mengingatkan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik BPOM dan lembaga lain. Selama ini, banyak yang mengeluh terkait dengan prosedur di BPOM, untuk uji obat atau produk kesehatan.
" Maka, harus ada komunikasi publik yang baik dan komprehensif, agar masyarakat tidak bingung dengan uji klinis, pra klinis, dan prosedur lain yang harus dijalankan secara ketat," ujar Gus Nabil.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap TNI-Polri yang fokus bantu penanganan Covid-19 dan mempersiapkan adaptasi budaya baru.
Dia pun meminta pemerintah melalui Kemenristek dan Kemenkes agar melibatkan tenaga medis dari rumah sakit-rumah sakit di lingkungan TNI-Polri untuk riset-riset lanjutan. Hal itu agar, penanganan Covid-19 dan agenda penanganan kesehatan bisa berjalan seirama.
Gus Nabil pun mendesak Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna membuat rumah sakit portable, yang bisa dibongkar pasang secara cepat dengan tim khusus dan tenaga medis yang disiapkan secara khusus.
Baca: Polemik Rombak Kabinet Efek Covid, Para Menteri Harus Sigap!
"Hal ini penting untuk menjangkau kawasan terluar dan pedalaman, juga untuk antisipasi bencana pada masa mendatang," ungkapnya.
Gus Nabil melanjutkan, produk-produk riset dalam lintas bidang, baik dari Kemenristek maupun lembaga-lembaga riset lainnya, harus diatur dengan skema agar muaranya bisa diimplementasikan. Baik digunakan untuk industri, maupun dalam eksekusi kebijakan secara nasional.
"Dengan demikian, riset-riset yang ada dan telah diselenggarakan oleh para peneliti kita, menjadi bermanfaat lebih luas," pungkasnya.
