Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Subang, H. Adik, menilai persoalan sampah di Kabupaten Subang masih menjadi tantangan klasik yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Ia menyoroti berbagai faktor penyebab yang membuat masalah ini terus berlarut, mulai dari perilaku masyarakat hingga minimnya infrastruktur pendukung.
“Sampah ini bukan persoalan baru, tapi hingga hari ini belum tuntas. Salah satunya karena masyarakat masih buang sampah sembarangan, armada pengangkut yang terbatas dan sudah tua, serta minimnya tempat pembuangan sementara (TPS),” kata H. Adik, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, perubahan perilaku masyarakat bukan hal yang instan.
“Pemerintah tidak kurang-kurangnya melakukan sosialisasi. Tapi faktanya, masyarakat kita tidak semudah itu berubah. Maka dibutuhkan strategi yang lebih menyentuh dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, politisi PDI Perjuangan tersebut mendorong penerapan teknologi modern dalam pengelolaan sampah agar menghasilkan produk yang bernilai ekonomi, seperti pupuk organik, biogas, dan briket.
“Teknologi harus kita manfaatkan. Tapi tentu kita juga maklum, dengan luasnya wilayah Subang dan keterbatasan anggaran, hal ini perlu dimulai secara bertahap. Misalnya dijadikan proyek percontohan di tiap-tiap Dapil, dari total 7 Dapil yang ada,” jelasnya.
Di samping itu, H. Adik juga mendorong pengaktifan kembali bank sampah di tingkat desa. Menurutnya, bank sampah tidak hanya sebagai tempat menampung limbah rumah tangga, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah yang bisa dijual.
“Bank sampah harus dihidupkan kembali dan didampingi pemerintah. Supaya masyarakat tertarik, karena ada nilai ekonomi yang bisa didapat. Ini juga jadi bentuk pemberdayaan,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur, terutama penambahan armada pengangkut sampah yang masih terbatas dan tidak merata di setiap kecamatan.
Lebih jauh, H. Adik menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan cukup. Ini PR kita bersama. Butuh kolaborasi, komitmen, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan,” jelasnya.
Pernyataan H. Adik memperkuat pentingnya pendekatan kolaboratif dan inovatif dalam menangani persoalan lingkungan, terutama sampah, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat Subang sehari-hari.
