Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.
"Pertalite sejak awal dirancang sebagai BBM bersubsidi, kenaikan harga akan memberatkan masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah membatasi kendaraan yang boleh memakai BBM bersubsidi tersebut," ungkap Harris di Bali, Senin (18/4).
Baca: Parta Tolak Rencana Kenaikan Pertalite dan Gas Melon
Selain menolak kenaikan harga Pertalite, legislator asal Dapil Jateng IX ini juga menyoroti target capaian bauran energi baru dan terbarukan yang saat ini masih di kisaran 13% dari target sebesar 23% di tahun 2025.
Harris mengusulkan mengagendakan rapat tersendiri untuk mengundang investor yang berminat untuk membangun PLTS Apung di Waduk Cacaban yang terletak di Kabupaten Tegal.
"Luasan waduk yang sebesar 1000 hektar memungkinkan pembangunan PLTS dengan kapasitas 200 Mega Watts Peak (MWP) atau setara dengan 100 Mega Watts based load. Tentu ini akan menguntungkan PLN dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal," pungkas Harris
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivenstasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian untuk kenaikan harga Pertalite.
Baca: Eri Targetkan MBR di Kota Surabaya Terus Berkurang
Hal ini disebabkan melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat konflik Ukraina dan Rusia belakangan ini.
Per 1 April 2022 lalu, PT Pertamina (Persero) telah menaikkan hara jual Pertamax dari kisaran Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 di beberapa wilayah imbas lonjakan harga minyak mentah dunia.
