Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Harris Turino, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar instrumen pencatatan keuangan.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pidato Presiden mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
"APBN bukan sekadar buku kas negara, melainkan alat perjuangan bangsa. Kita memerlukan APBN yang tidak hanya sehat di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat dan menghadirkan rasa keadilan," ujar Harris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Harris mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pada angka 5,8 hingga 6,5 persen, serta target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 sampai 6,5 persen. Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap berpijak pada realitas ekonomi di lapangan.
"Selama ini pertumbuhan Indonesia bertahan di kisaran lima persen. Untuk mencapai angka yang lebih tinggi, diperlukan mesin pertumbuhan baru seperti investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja formal," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harris memberikan catatan kritis terhadap rencana pembentukan lembaga ekspor nasional yang diproyeksikan mengkonsolidasikan ekspor komoditas strategis di bawah kendali satu perusahaan milik negara. Ia menilai, langkah sentralisasi tersebut berpotensi memicu masalah baru bagi iklim usaha.
"Pertanyaan jujurnya adalah apakah lembaga ini akan menjadi instrumen penguatan tata kelola atau justru melahirkan lapisan birokrasi baru?" kata Harris sangsi.
Menurutnya, sistem satu pintu yang terpusat memiliki risiko besar terhadap fleksibilitas perdagangan internasional.
"Jika seluruh proses ekspor harus melewati satu pintu terpusat, ada risiko biaya transaksi membengkak dan fleksibilitas dalam merespons pasar global justru menurun," jelas legislator tersebut.
Sebagai solusi, Harris menawarkan pendekatan modern yang memanfaatkan transformasi digital, ketimbang memperluas struktur kelembagaan negara. Menurutnya, stabilitas makroekonomi dilahirkan dari kecepatan respons dan kualitas kebijakan, bukan sekadar pernyataan optimisme.
"Yang dibutuhkan bukan negara yang hadir lebih besar, tetapi negara yang hadir lebih cerdas," tegasnya.
Baca: Ganjar Dukung KPK Perketat Syarat Pemimpin
Ia pun merekomendasikan tiga langkah taktis untuk memperkuat struktur fiskal nasional:
- Sistem Terintegrasi: Membangun platform nasional tata kelola ekspor yang terintegrasi berbasis teknologi, alih-alih membentuk lembaga baru.
- Reformasi Penerimaan: Memperluas ruang fiskal yang sempit dengan mengejar potensi pajak dari platform digital global secara agresif.
- Optimalisasi Kebijakan: Meningkatkan kualitas belanja negara agar berdampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat.
