Jakarta, Gesuri.id - Desakan terhadap moratorium kenaikan cukai tidak hanya mencerminkan kepentingan industri, tetapi juga menyangkut keberlangsungan jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor industri tembakau.
Industri ini menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Oleh karena itu, kebijakan fiskal ke depan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan terhadap sektor padat karya,' kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran
Ia mengingatkan bahwa kenaikan tarif CHT yang agresif dapat memukul industri, terutama pabrik-pabrik yang kini tengah berjuang mempertahankan operasional.
“Paling tidak kan kelihatan pabrik-pabrik rokok besar kesulitan kalau terjadi kenaikan cukai di tahun depan, apalagi kalau kenaikannya sifatnya adalah agresif,” ujar Harris.
Menurutnya, bahkan kenaikan sebesar 10% saja sudah sangat memberatkan. “Sehingga kalau dinaikkan 10% berarti dari Rp1.760 (harga rokok per batang plus cukai) menjadi Rp840 tambahannya, enggak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan untuk sekedar menutup biaya produksinya,” jelasnya.
Harris menegaskan bahwa Komisi XI berharap pemerintah menahan kenaikan tarif CHT, dan lebih fokus pada pemberantasan rokok ilegal.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Caranya bagaimana? Yang jelas seperti teman-teman katakan pemberantasan rokok ilegal, kalau ini bisa diberantas pasti kenaikannya (penerimaan cukai) luar biasa pak,” imbuhnya.
Di tengah dorongan dari banyak pihak agar pemerintah menahan kenaikan tarif CHT pada periode 2026–2029, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai struktur tarif cukai rokok saat ini sudah terlalu memberatkan.
Menurutnya, beban tarif yang tinggi telah memengaruhi kinerja industri tembakau sekaligus ekosistem yang menopangnya. Kondisi tersebut juga berdampak pada kontribusi cukai terhadap penerimaan negara.
