Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mengingatkan pemerintah agar menyampaikan kondisi fiskal negara secara transparan dan berimbang kepada publik.
Ia menegaskan bahwa laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya menonjolkan capaian pertumbuhan, tetapi juga wajib memaparkan risiko fiskal yang nyata.
Menanggapi rilis APBN Kita Triwulan I-2026, Harris memberikan apresiasi atas pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 20,7 persen. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait narasi optimisme pemerintah yang dianggap kurang berpijak pada kondisi fundamental, terutama mengenai pelebaran defisit yang melonjak hingga 140,5 persen.
Baca: Masuk Parpol di Usia 24 Tahun, Ganjar: Saya Lahir dari Ideologi
“Setiap membaca rilis resmi APBN Kita, saya teringat pesan Bung Karno: ‘Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi’. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif,” ujar Harris dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai pemerintah perlu lebih terbuka mengenai tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal di masa depan. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat krusial agar masyarakat mendapatkan gambaran ekonomi nasional yang utuh.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
“Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tetapi menyembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang,” tegas Harris.
Lebih lanjut, Harris mengingatkan bahwa pengelolaan APBN memerlukan prinsip kehati-hatian agar mampu menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ia mengibaratkan pengelolaan ekonomi negara sebagai lari jarak jauh yang membutuhkan stamina murni, bukan bantuan instan.
“Membangun negeri ini adalah maraton, bukan sprint dengan 'doping' Lebaran dan utang berbunga tinggi. Mari kita lebih jujur dalam mengelola APBN,” pungkasnya.
