Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta aparat bertindak tegas kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Hasanuddin menilai, apabila KKB terus dibiarkan, bisa berbahaya.
"Intinya saya meminta, pertama, status kelompok bersenjata ini harus jelas, mau separatis OPM atau KKB. Kalau mau status separatis OPM, serahkan ke prajurit TNI untuk diselesaikan, tapi kalau mau KKB, ya serahkan sama Polri, nanti bisa dibantu TNI. Kemudian polisi sebagai penegak hukum berhak mengatasi masalah ini. Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena, kalau dibiarkan, namanya separatis, ini bisa di ujung tombak, bisa lepas," ujar TB Hasanuddin baru-baru ini.
Baca: Panglima TNI Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi KKB
Status yang dimaksud TB Hasanuddin adalah status kelompok ini masuk ke gerakan separatis atau kelompok kriminal. Menurutnya, kalau pemerintah menetapkan sekelompok orang ini sebagai kelompok separatis, TNI segera turun tangan.
Tetapi, jika kelompok ini statusnya kriminal, Polri-lah yang harus segera menyelesaikannya. Hasanuddin pun meminta pemerintah memperjelas status ini.
"Kalau memang diubah menjadi KKB, ya sudah, menurut hemat saya, diturunkan saja kekuatan Polri sebagai penegak hukum secara masif dengan kekuatan besar supaya segera selesai. Jangan sampai pada saat berstatus OPM juga tidak diapa-apakan, lalu ketika KKB polisi juga tidak digerakkan, akhirnya korban berjatuhan," tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengusulkan adanya dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh di Papua. Menurutnya, dialog ini salah satu cara yang cocok untuk menyelesaikan masalah.
"Kan banyak dialog ditentang, kenapa dengan pemberontak harus dialog? Tidak, anggap saja dialog pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara bapak dan anak, boleh dong dalam demokrasi dalam bingkai tegaknya NKRI," katanya.
Terkait peristiwa seorang oknum prajurit TNI dari Batalion Infanteri (Yonif) 410/Alugoro bergabung ke OPM, TB Hasanuddin meminta semua waspada agar tidak terjadi hal serupa.
Dia bahkan menyebut saat ini kelompok itu tidak hanya menyasar ke TNI, tetapi juga berusaha mengajak PNS tingkat pemda bergabung ke kelompok mereka.
"Saya kira harus diwaspadai karena ada kelompok-kelompok juga yang kemudian menggarap pemerintah daerah, ada yang menggarap PNS, ada ini, ada dari kelompok OPM itu dalam bidang politik. Nah, yang urusan politik itulah dia menggarap pemda, PNS, kemudian menggarap TNI-polisi supaya berpihak, dan sekarang hasilnya sudah ada, ada anggota TNI yang memihak," tuturnya.
"Jadi kita harus waspadai ini, (memihak) ya ikut bertempur, mengajak, kalau TNI mengajak ikut bertempur, kalau kepada PNS ya mengajak ikut membantu pemerintahannya," tambahnya.
Baca: Jokowi Perintahkan Tumpas KKB di Papua Sampai ke Akarnya
Diketahui, dalam sepekan terakhir ini, ulah KKB telah mengakibatkan empat nyawa melayang, meliputi nyawa warga yang berprofesi sebagai guru hingga tukang ojek. KKB juga merusak sekolah, rumah warga, dan membakar rumah anggota DPRD di Beoga.
Kamis (8/4), seorang guru SD atas nama Oktavianus Rayo (43) tewas ditembak KKB di Kampung Julukoma. Pada Jumat (9/4), guru SMP bernama Yonathan Randen tewas ditembak KKB. Tukang ojek bernama Udin (41) tewas ditembak KKB di Pasar Ilaga, pada Rabu (14/4). Kamis (15/4), seorang pelajar SMA di Ilaga tewas ditembak KKB.
Kemudian, KKB itu juga disebut memperkosa gadis-gadis desa. Beoga pun dikatakan para pendeta, menjadi 'hitam' karena ulah KKB.
