Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut hak menyatakan pendapat di DPR RI menjadi salah satu pilihan paling rasional untuk merespons berbagai persoalan ketatanegaraan yang mencuat, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Hasto mengatakan, pandangan tersebut muncul setelah PDI Perjuangan menyerap berbagai aspirasi dari kalangan guru besar, masyarakat sipil (civil society), serta melakukan dialog dengan sejumlah fraksi di DPR. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan partai dalam menyikapi persoalan yang dinilai berkaitan dengan prinsip konstitusi dan demokrasi.
"PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi, dari para guru-guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul terkait dengan keputusan MK 90 tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu. Nah sehingga berbagai aspirasi itu didengar oleh PDI Perjuangan, proses dialog terus-menerus dilakukan," ujar Hasto di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Senin (9/11).
Menurut Hasto, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang saat proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, berbagai aspirasi masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk disampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di lembaga legislatif.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan terus membuka ruang dialog dan mendengarkan berbagai pandangan masyarakat sebelum menentukan langkah politik selanjutnya. Baginya, aspirasi rakyat merupakan hal mendasar yang harus menjadi pertimbangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan DPR RI.
"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi suatu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan, hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki DPR RI. Karena itu, aspirasi masyarakat yang berkembang perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan tanggung jawab parlemen kepada rakyat.
