Blitar, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan sejak awal telah menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai proses pencalonan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Hasto, terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi perhatian PDI Perjuangan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilainya sebagai bentuk pelanggaran etika dan persoalan dalam proses hukum.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Kedua, pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, hingga Pilkada 2024 yang menurutnya diwarnai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
"Sejak awal, PDI Perjuangan sudah memberikan tiga catatan penting. Pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Kedua, pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Pemilu Legislatif hingga Pilkada 2024 yang banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan," ujar Hasto.
Ketiga, Hasto menyoroti persoalan persyaratan pencalonan Gibran, khususnya terkait ketentuan usia dan latar belakang pendidikan. Ia juga menyinggung adanya dugaan penyisipan pasal yang dinilainya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan tersebut.
Berdasarkan ketiga persoalan itu, Hasto menilai terdapat persoalan serius terkait legitimasi kepemimpinan Gibran. Ia mempertanyakan proses pencalonan serta pemenuhan persyaratan yang menjadi dasar seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
"Dari tiga aspek ini saja, menurut kami, sudah muncul persoalan serius terkait legitimasi yang bersangkutan sebagai sosok pemimpin. Bukan hanya proses pencalonannya yang kami persoalkan, tetapi juga persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi dan dialog politik dengan sejumlah fraksi di DPR RI terkait perkembangan wacana pemakzulan tersebut.
Ia menyebut, dinamika politik dan meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai persoalan yang berkembang turut memperkuat dorongan agar aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian dari para wakil rakyat.
"PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Proses dialog terus-menerus dilakukan," ungkap Hasto.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Hasto menambahkan, pihaknya meyakini semakin terkonsolidasinya suara-suara di tengah masyarakat dapat menjadi perhatian seluruh fraksi di DPR RI.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa komunikasi politik masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya menyikapi perkembangan persoalan tersebut.
Pernyataan Hasto ini menunjukkan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap proses politik Pemilu 2024 sekaligus menegaskan bahwa dialog dengan berbagai kekuatan politik di DPR RI masih menjadi bagian dari langkah yang ditempuh partai.
