Surabaya, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan jauh lebih efektif jika dijalankan dengan prinsip gotong royong.
Pelibatan masyarakat, warung makan, hingga pelaku usaha mikro di sekitar sekolah diyakini tidak hanya membuat pemenuhan gizi tepat sasaran, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Hasto meluruskan bahwa kritik PDI Perjuangan selama ini bukan ditujukan pada tujuan program, melainkan pada metodologi pelaksanaannya yang dinilai masih terlalu sentralistis (top-down).
“Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sebenarnya sejalan dengan platform PDI Perjuangan, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah,” ujar Hasto.
Ia mencontohkan keberhasilan penanganan gizi buruk dan stunting di Banyuwangi dan Surabaya yang sukses berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha lokal. Pola gotong royong tersebut terbukti menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kampus harus tetap berfokus pada marwah utamanya.
“Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus utama perguruan tinggi,” tegasnya.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Hasto menekankan bahwa Program MBG merupakan bentuk pelayanan publik milik negara yang murni untuk rakyat, sehingga tidak boleh dijadikan ajang komersialisasi maupun kepentingan politik. Untuk mencegah konflik kepentingan, DPP PDI Perjuangan secara tegas melarang seluruh kadernya terlibat dalam bisnis maupun pelaksanaan program ini.
“Ini program negara, bukan program partai. Kami melarang tegas kader melakukan komersialisasi atas program yang ditujukan untuk rakyat,” lanjutnya.
Terkait isu dugaan keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam pelaksanaan MBG, Hasto menyebut pihak DPP telah melakukan klarifikasi internal. Sanksi tegas sesuai mekanisme partai siap dijatuhkan jika terbukti ada pelanggaran. Selain itu, PDI Perjuangan juga telah bersurat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan resmi terkait dinamika tersebut.
