Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan percepatan rehabilitasi 1.549 Rumah Tidak Layak Huni di kota tersebut secara kolaborasi supaya warga kurang mampu dapat menempati rumah layak, sehat dan hidup tenang.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program bedah rumah tidak dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kami melaksanakan bedah rumah setiap Sabtu atau Minggu, meski tidak punya uang," kata Hasto dalam Seremonial Penyerahan Bantuan CSR Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pamella Supermarket di Pendopo Kemantren Umbulharjo.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan,
Ia mengatakan sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta sudah ada 19 RTLH yang direhabilitasi yang anggarannya dari CSR. Kemudian, rehabilitasi RTLH dari pemerintah yang dipusatkan di pinggiran Kali code sebanyak 15 rumah yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.
"Dari APBN, rumah yang rehab sebanyak 15 unit. Kemudian, program bedah rumah dengan mengandalkan CSR sudah 19 unit, dan CSR Pamella 10 unit. Kami juga memiliki stok anggaran 15 titik bedah rumah. Artinya sudah lebih dari 50 RTLH yang sudah direhab," katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan gotong royong yang digalakkan Pemkot Yogyakarta menyelesaikan banyak masalah. Dirinya juga telah membentuk tim survei RTLH yang bertugas melakukan pengawasan sebelum dan sesudah direhabilitasi.
"Setiap pagi, kami minta tim keliling, dan kami minta membuat laporannya," katanya.
Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada Pamella yang memberikan CSRnya kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.
"Semoga ini menjadi contoh bagi perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengatakan kemantren yang banyak ditemukan RTLH, yakni Kemantren Wirobrajan, Tegalrejo, dan Mantrijeron.
Ia mengatakan CSR dari Pamella yang diserahkan kepada masyarakat Kota Yogyakarta bukan hanya sekedar kegiatan amal, tapi juga kolaborasi, bagaimana strategi bisnis mengedepankan tujuan berkelanjutan. Konsep CSR bukan semata-mata fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan.
Program CSR memberikan kontribusi terhadap kelanjutan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesetaraan sosial. CSR yang selaras dengan konsep ini adalah CSR penanganan kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang menjadi prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Data BPS, angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada 2024 sebesar 6,26 persen. Target Pemkot Yogyakarta pada 5,5 persen sampai 5,8 persen. Angka 6,26 persen setara dengan 28,79 ribu jiwa miskin.
"Penurunan kemiskinan Kota Yogyakarta rata-rata 0,23 sampai 0,33 setiap tahun. Salah satu aspek penurunan kemiskinan adalah perbaikan RTLH," katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Lebih lanjut, Agus mengatakan berdasarkan identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, bahwa jumlah RTLH di Kota Yogyakarta sebanyak 2.187 KK. Kemudian, Pemkot Yogyakarta berupaya mengurangi jumlah RTLH melalui kolaborasi program penangan RTLH dengan berbagai skema pembayaran berdampak pada penurunan RTLH.
"Pada akhir Juli 2025 menyisakan 1.549 RTLH yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot Yogyakarta," katanya.
Sementara itu, Pemilik Pamella Noor Liesnani Pamella mengatakan Pamella siap membantu Pemkot Kota dalam penanganan kemiskinan dan pendidikan.
"Kami mohon arahannya, apa yang dapat kami bantu dalam memajukan pendidikan dan penanganan kemiskinan," katanya.
