Kulon Progo, Gesuri.id - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mewacanakan membangun kawasan pusat pemerintahan terpadu di Margosari atau Giripeni dengan menggunakan dana kas Desa Palihan sebesar Rp200 miliar.
Hasto mengatakan, Desa Palihan mendapat ganti rugi tanah kas desa untuk relokasi warga terdampak pembangunan proyek Bandara Internasional Yogyakarta sebesar Rp200 miliar.
Baca: Bertemu Jokowi, Hasto Wardoyo Sampaikan Perkembangan NYIA
"Dari pada anggarannya tidak dimanfaatkan, lebih baik digunakan untuk membeli tanah dan membangun kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo terpadu. Nanti, kami sewa ke pemerintah desa," kata Hasto di Kulon Progo, Senin (6/8).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Pemkab Kulon Progo dapat membangun kawasan pusat pemerintah tanpa mengandalkan dana dari pusat dan mengganggu APBD kabupaten.
"Kami masih melalukan komunikasi dengan Pemdes Palihan. Kami mohon dukungan dari legislatif," harapnya.
Hasto mengatakan dua tempat yang diusulkan, yakni Desa Margosari (Pengasih) dan Desa Giripeni (Wates). Ia merencanakan area persawahan Giripeni dibangun jalan dengan lebar jalan 14 meter, sehingga di atas bukit ada pusat pemerintahan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Baca: Hasto Wardoyo Ajak Warga di Lahan Bandara Pindah
"Kalau publik ramah, akan kami laksanakan percepatan pembangunan. Kalau tidak ramah, kami pindah. Kami mentargetkan lima tahun ke depan, Kulon Progo memiliki kota baru," katanya
Selain itu, kata Hasto, pihaknya memiliki pekerjaan rumah memindah pasar di samping perlintasan kereta sebelah barat.
"Pada awal 2019, Kota Wates sudah harus tertata dengan baik," katanya.
