Ikuti Kami

Henry: Cegah Pengendalian Narkoba di Lapas dengan Blank Spot

Melalui surat resmi DPP GRANAT 15 tahun yang lalu, disampaikan kepada Menkumham, BNN, Polri untuk memperketat pelarangan HP

Henry: Cegah Pengendalian Narkoba di Lapas dengan Blank Spot
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH. MH. saat live di program talkshow Mata Najwa di salah satu tv swasta - Foto: Youtube Mata Najwa

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. KRH. Henry Yosodiningrat menegaskan, pihaknya melalui Surat resmi DPP Granat sejak 15 tahun lalu telah mengusulkan agar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dijadikan blank spot area, untuk memutus mata rantai bisnis Narkoba. Karena disinyalir, sekitar 70 persen peredaran Narkoba di Indonesia, dikendalikan dari Lapas di seluruh daerah.

"Saya pernah dapat jawaban yang naif sekali dari seorang Kalapas. Katanya di sini ada larangan gak boleh masuk hp. Saya bilang kalau diijinkan untuk razia, saya bawa karung 5, penuh itu karung," kesal Henry dalam sebuah talkshow di Mata Najwa dengan tema 'Pesta Narkoba di Penjara', Rabu (12/9).

Henry yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) mengaku setuju dengan Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, setiap tempat di Lapas diputus jaringan komunikasinya.

"Jika ada keluhan atau mengganggu sinyal warga sekitar Lapas, itu masalah teknis. Karena mereka menjalankan bisnis Narkoba dengan menggunakan HP. Kalau itu diputus, insya Allah itu salah satu solusi untuk memutus mata rantai jaringan narkoba," urai Henry.

Ditambahkan dia, pihak Lapas Kementerian Hukum dan HAM harus membuka diri. Hilangkan ego sektoral yang terjadi selama ini.

"Selagi masih seperti kerajaan dalam sebuah kerajaan. Atau negara kecil dalam sebuah negara, selamanya akan seperti ini," beber Henry.

Kalau dari pihak Kepolisian atau BNN, lanjut Henry, akan melakukan operasi yang mendadak itu harus ijin Kanwil dulu selama ini.

"Lima menit aja ditunda, itu sudah berubah semua keadaan di dalam. Gak usah bohonglah. Cepat sekali. Dan bahkan saya sering mendapat curhat dari teman-teman Kepolisian atau BNN Provinsi atau Kabupaten/Kota, kita mau Sidak jam sekian, itu dimundurkan jam sekian. Dalam hitungan menit itu berubah semua," ungkap Henry.

Masih kata Henry yang juga Politisi PDI Perjuangan, hal tersebut (dihalang-halangi saat Sidak) pernah dialami Direktorat Narkoba Polda Metro dan BNN.

"Saya katakan tangkap yang bersangkutan itu (pihak Lapas), menghalang-halangi penyidik dan penyidikan. Dan ini bukan belum pernah terjadi. Pernah terjadi berkali-kali. Gak tau kalau dua-tiga hari yang lalu, saya gak tau," cetus Henry.

Ditegaskan kembali oleh Henry, melalui surat resmi DPP GRANAT 15 tahun yang lalu, disampaikan kepada Menkumham, BNN, Polri untuk memutus memperketat pelarangan penggunaan alat komunikasi seperti HP atau akses internet.

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengungkapkan, salah satu hal paling krusial yang harus dilakukan untuk ditindak agar Lapas tidak lagi menjadi tempat mengatur bisnis narkoba adalah pemutusan penggunaan HP.

"Ini yang paling krusial yang saya sampaikan di Lapas. Tidak ada HP, tidak ada bisnis (Narkoba)," ujar Heru.

Quote