Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mochamad Herviano Widyatama, mendorong pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol dengan rencana penguatan logistik nasional.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) SPM Jalan Tol bersama Menteri Pekerjaan Umum dan jajaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9).
Herviano menyambut baik upaya pemerintah dalam memperbaiki regulasi terkait jalan tol, termasuk rencana penerbitan aturan menteri terbaru yang mengatur standar pelayanan. Namun, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar selaras dengan program nasional yang lebih luas.
“Kami berharap aturan menteri yang baru ini berjalan baik dan selaras dengan rencana penguatan logistik nasional yang akan diterbitkan pemerintah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengusulkan agar capaian SPM jalan tol dimasukkan ke dalam indikator kinerja strategis kementerian atau lembaga setiap tahunnya.
“Selain target fisik seperti menambah panjang jalan tol, capaian non-fisik SPM juga perlu menjadi tolok ukur yang jelas dalam pembangunan nasional kita,” tegasnya.
Menurut Herviano, langkah ini akan memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memastikan kualitas layanan jalan tol yang digunakan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara kuantitas jalan tol, tapi juga kualitasnya agar pelayanan yang diterima masyarakat semakin baik,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa Komisi V DPR RI siap mengawal implementasi kebijakan tersebut agar hak masyarakat pengguna jalan tol terpenuhi secara maksimal.
“Kami ingin program ini kongkret dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
