Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bersikap transparan dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Desakan ini muncul setelah adanya dugaan pengalihan hak atas tanah sejak 2004 yang kemudian dijual ke perusahaan Lonsum tanpa kejelasan warkah sebagai dokumen dasar penerbitan HGU.
Menurut Giri, HGU tidak mungkin terbit tanpa adanya warkah yang lengkap. Oleh karena itu, ia meminta BPN untuk membuka dan menjelaskan secara terang benderang di mana letak permasalahan.
“Kalau tidak ada, itu yang harus ditelusuri,” tegas Giri Ramanda Kiemas dalam Rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai persoalan dugaan pengalihan hak ini tidak bisa langsung dibawa ke jalur hukum. Sebab, masyarakat akan mengalami kesulitan besar menghadapi perusahaan-perusahaan raksasa bila masalah tersebut langsung dibawa ke ranah pengadilan.
Penyelesaian secara litigasi, kata dia, berpotensi memperberat penderitaan warga yang sudah dirugikan.
Sebagai alternatif, Giri mendorong penyelesaian masalah ini melalui mediasi yang melibatkan BPN. Ia meyakini, penyelesaian lewat jalur mediasi akan lebih adil bagi masyarakat dan tidak semakin merugikan mereka.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah dirugikan malah harus menghadapi beban tambahan karena proses hukum yang panjang dan mahal,” ujarnya.
Lebih jauh, Giri juga mengingatkan BPN untuk melakukan pembenahan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Ke depan BPN harus bertobat. Jangan sampai lagi ada masalah-masalah begini yang mengakibatkan rakyat jadi bermasalah yang rakyat yang menderita,” tegasnya.
Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal proses penyelesaian masalah ini dan mendesak BPN untuk memberikan penjelasan yang terang dan menyeluruh kepada publik.
Transparansi, kata Giri, menjadi kunci untuk menghindari spekulasi dan memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak.
