Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kesejahteraan guru madrasah serta pemerataan bantuan pendidikan di Kabupaten Sampang.
Komitmen tersebut disampaikannya dalam forum Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) Kementerian Agama 2026 yang berlangsung pada 16–17 Oktober 2026 di Sampang, Jawa Timur.
Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Panglima dan Aula Hotel PKPRI Trunojoyo tersebut, para pendidik menyuarakan berbagai isu krusial. Isu yang menjadi sorotan meliputi kepastian inpassing, peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta, kesetaraan akses bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pemerataan sarana pembelajaran digital.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menanggapi keluhan terkait kesetaraan kesempatan berkarier dan passing grade seleksi guru, Ansari memastikan bahwa aspirasi tersebut telah dibawa ke tingkat pusat.
“Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, saya akan terus menyampaikan aspirasi Bapak dan Ibu semua supaya inpassing ini masih bisa terus diperjuangkan,” ujar Ansari.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri Agama dan saat ini masih dalam proses penanganan. Ansari meminta para guru untuk tetap optimistis sambil terus memantau perkembangan penyelesaiannya.
Terkait akses bantuan pendidikan bagi siswa madrasah swasta, Ansari membeberkan bahwa dirinya memiliki alokasi perjuangan kuota PIP Kementerian Agama yang cukup besar.
“Kami memperoleh kuota sebanyak 8.500 penerima PIP untuk diperjuangkan melalui pengusulan data. Namun, sangat disayangkan pada alokasi sebelumnya terdapat sekitar 3.000 kuota yang tidak terserap,” ungkapnya.
Ansari mengingatkan para pengelola lembaga pendidikan dan guru agar lebih cermat serta tepat waktu dalam mengunggah berkas administrasi. Kedisiplinan data amat krusial agar hak siswa tidak hilang akibat kendala teknis. Ia menambahkan, pengusulan periode ini telah ditutup pada 15 Oktober 2026, sehingga kesiapan data untuk periode berikutnya harus dipersiapkan lebih matang.
Mengenai disparitas sarana digital—seperti kebutuhan smart TV di madrasah swasta—Ansari menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN terus didorong agar mencakup pembagian fasilitas secara proporsional dan rasional sesuai kondisi wilayah.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Di luar persoalan fasilitas dan regulasi, Ansari menekankan pentingnya peran guru sebagai teladan moral serta pembentuk karakter murid.
“Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, cuma kita saling menyempurnakan. Makanya, hadirnya guru itu bagaimana menyempurnakan akhlak muridnya, walaupun kita juga tidak sempurna,” tuturnya.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI, Ansari berjanji akan terus menyuarakan hasil dialog bersama para pendidik di Sampang ini ke Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga Baznas demi terwujudnya kesetaraan mutu pendidikan di Madura.
