Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Hj. Dewi Juliani, melaksanakan reses ke Provinsi Maluku, Rabu (28/5/2025).
Dalam agenda itu, Legislator PDI Perjuangan berkesempatan berdialog langsung dengan Kapolda Maluku, didampingi oleh Kajati Maluku serta Kepala BNN Provinsi Maluku.
"Fokus pembahasan, sinergi penegakan hukum, pemberantasan narkoba, serta penguatan peran aparat dalam menjaga keadilan dan keamanan di bumi Maluku," ujar Dewi Juliani.
"Suara daerah, dibawa ke pusat. Demi Indonesia yang lebih adil dan aman," lanjutnya.
Diketahui, rombongan Komisi III DPR RI tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon melalui VIP Pemda, dijemput oleh Kajati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H, Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan, S.IK dan Kepala BNN Maluku Brigjen Pol. Deni Dharmapala, S.H., S. I. K., M.H serta jajaran Pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Pimpinan Satuan Vertikal lainnya.
Kedatangan Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana Soediro, S.H.,M.H selaku Ketua Tim dan bersama 13 Anggota Komisi III DPR RI, Sekretariat Komisi III serta Penghubung Kementerian / Lembaga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan BNN.
Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ini, mengagendakan kegiatan rapat dengan menghadirkan 3 Lembaga Hukum yakni Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku untuk membahas Realisasi Anggaran 2024 dan Pagu Anggaran 2025 yang akan digunakan dalam rencana strategis dan program-program yang menjadi skala prioritas serta target PNBP T.A. 2025 yang direncanakan.
Selain itu, pembahasan dalam rapat ini juga membahas terkait Pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum yang berorientasi pada pelayanan publik dengan mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan mampu menghadapi tantangan atas berbagai permasalahan yang dihadapi Lembaga Hukum di Provinsi Maluku.
