Ciamis, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ciamis, Minggu (19/7).
Forum tersebut menjadi ajang dialog interaktif antara wakil rakyat dan warga setempat untuk menyerap berbagai persoalan krusial—mulai dari sektor pertanian, peternakan, infrastruktur pedesaan, hingga isu regenerasi pemuda.
Dalam dialog tersebut, terungkap sejumlah kendala utama yang dihadapi masyarakat Ciamis. Di antaranya:
- Optimalisasi Lahan: Masih maraknya lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara maksimal (lahan tidur).
- Kendala Pertanian: Keterbatasan akses permodalan, minimnya sarana produksi (saprodi), serta sistem irigasi yang belum memadai sehingga produktivitas panen masih sangat bergantung pada curah hujan.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
- Infrastruktur: Kerusakan Jalan Usaha Tani (JUT) di sejumlah titik yang melambungkan biaya transportasi dan menghambat distribusi hasil panen, terutama saat musim hujan.
Ika menegaskan bahwa potensi pertanian di Kabupaten Ciamis sangat besar dan sudah sepatutnya menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
“Kita memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Jangan sampai lahan-lahan produktif dibiarkan menjadi lahan tidur hanya karena masyarakat terkendala modal, teknologi, maupun sarana produksi. Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi nyata,” ujar Ika.
Selain sektor pertanian, tata kelola bantuan bagi kelompok peternak turut menjadi sorotan. Banyak kelompok tani dan peternak yang gagal melintasi proses verifikasi bantuan akibat minimnya pemahaman administrasi dan penyusunan proposal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendampingan dari petugas lapangan.
Menanggapi hal itu, Ika mendorong pemerintah daerah beserta instansi terkait untuk lebih aktif memberikan pembinaan teknis secara berkala.
“Saya mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memperkuat pendampingan. Bimbingan teknis harus rutin dilaksanakan agar masyarakat memahami prosedur pengajuan bantuan dan mendapatkan kesempatan yang setara,” tegasnya.
Tak kalah penting, Ika juga menekankan perlunya mengubah cara pandang generasi muda terhadap dunia pertanian melalui modernisasi.
“Melalui pemanfaatan teknologi digital, mekanisasi, dan strategi pemasaran modern, sektor agraris justru menawarkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Regenerasi petani adalah investasi krusial bagi masa depan ketahanan pangan Jawa Barat,” imbuhnya.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan lapangan ini, DPRD Jawa Barat merumuskan beberapa poin dorongan strategis kepada pemerintah provinsi dan daerah:
1. Pendataan Lahan: Melakukan inventarisasi dan pendataan lahan tidur secara akurat.
2. Akses Permodalan: Memperluas jangkauan pembiayaan terjangkau, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Infrastruktur Agraris: Memperbaiki jaringan irigasi dan mempercepat perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT).
4. Pendampingan Berkelanjutan: Meningkatkan intensitas pembinaan bagi kelompok tani dan peternak.
5 Program Inovasi: Menghadirkan program inkubasi bisnis bagi petani dan peternak milenial.
Langkah-langkah terintegrasi ini diharapkan mampu mengurai benang kusut pembangunan sektor agraris sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Jawa Barat secara berkelanjutan.
