Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian UMKM mengambil peran sebagai pengarah dan pengintegrasi ekosistem UMKM.
Menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas, beradaptasi dengan teknologi, mengakses pasar, dan mendapatkan pembiayaan.
Evita menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama mitra kerja Komisi VII DPR RI. Ia menyoroti program UMKM yang tersebar di pemerintah pusat dan daerah serta tidak terintegrasi satu sama lain.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Dari apa yang disampaikan tadi, intinya kalau saya lihat ya Kementerian UMKM ini harus mengambil peran sebagai pengarah. Selain itu juga sebagai pengintegrasi seluruh ekosistem daripada UMKM,” ujar Evita di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Evita mengingatkan program dan anggaran yang tersebar tidak boleh membuat pelaku UMKM tetap kesulitan memperoleh berbagai dukungan. Persoalan tersebut meliputi legalitas, adaptasi terhadap teknologi, akses pasar, dan akses pembiayaan.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
“Jangan sampai programnya banyak sebagaimana yang tadi disampaikan, tersebar, anggaran juga tersebar tapi pelaku UMKM kita tetap kesulitan. Di dalam memperoleh legalitas, adaptasi terhadap teknologi, akses pasar, dan akses pembiayaan,” kata Evita.
Evita menilai ukuran keberhasilan kementerian tidak cukup dilihat dari banyaknya kegiatan yang dijalankan. Menurutnya, keberhasilan harus tercermin dari semakin banyaknya UMKM yang produktif, mandiri, berdaya saing, dan mampu naik kelas.
“Menurut saya sih Pak Menteri, ukuran keberhasilan dari satu kementerian itu bukan banyaknya kegiatan ya. Melainkan semakin banyaknya UMKM kita yang produktif, mandiri, tentunya berdaya saing, dan benar-benar bisa naik kelas,” ucap Evita.
