Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menyoroti tajam lambannya penanganan dampak bencana alam beruntun yang meremukkan sektor pariwisata di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tak hanya mendesak pemulihan cepat, Nila juga menuntut transparansi dalam tata kelola Program Prokesra yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Kritik dan desakan tersebut disampaikan Nila dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Nila membeberkan bahwa gempa bumi yang menerjang Flores baru-baru ini telah melumpuhkan aktivitas pariwisata daerah secara signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 11 Destinasi Tujuan Wisata (DTW) terpaksa ditutup—dua di antaranya mengalami kerusakan berat. Selain itu, 25 dari 87 desa wisata di wilayah tersebut terisolasi dan berhenti beroperasi akibat akses darat yang terputus total.
Kondisi makin diperparah oleh bencana kebakaran hebat yang melanda kawasan adat Sade di Nusa Tenggara Barat (NTB). Musibah tersebut memicu kerugian ekonomi hingga Rp33,84 miliar serta mematikan mata pencaharian 320 warga (189 keluarga) pelaku pariwisata setempat.
"Dua bencana terjadi dalam waktu yang berturut-turut," ujar Nila dengan nada prihatin.
Nila mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) segera menyusun skema pemulihan tercepat serta memberikan kepastian alokasi anggaran penanganan darurat. Ia mewanti-wanti agar dana darurat ini tidak menggerogoti pagu anggaran Kemenpar Tahun Anggaran 2027 yang dinilai sudah sangat terbatas.
"Hal spesifik yang ingin saya tanyakan adalah skema pemulihan tercepatnya, dan apakah sudah dianggarkan di luar pagu 2027 yang saat ini terhitung cukup ketat," tegasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Selain krisis pariwisata, Nila turut menguji kesiapan Kementerian UMKM dalam mengeksekusi Program Prokesra. Program lintas sektor yang menargetkan pengentasan 10 juta tenaga kerja pada periode 2026–2029 ini dibebani target awal sebanyak 2,5 juta penerima manfaat pada 2027 melalui kolaborasi 18 kementerian/lembaga.
Mengingat besarnya anggaran dan luasnya cakupan target, Nila menuntut mekanisme koordinasi lintas sektor yang jelas serta transparansi audit indikator capaian agar program skala raksasa tersebut berjalan akuntabel.
“Saya minta penjelasan dari Kementerian UMKM mengenai koordinasi dan pembagian tanggung jawab dari 18 kementerian dan lembaga ini. Siapa yang mengatur dan bagaimana mekanisme audit capaiannya, mengingat anggarannya sangat besar,” pungkas Nila.
