Bondowoso, Gesuri.id — Tingginya angka bencana alam di Kabupaten Bondowoso mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tercatat, sebanyak 195 kejadian bencana menerjang wilayah ini sepanjang semester pertama tahun 2026, yang berarti rata-rata terjadi satu hingga dua kali bencana setiap harinya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menegaskan bahwa tingginya frekuensi bencana tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat mitigasi dari tingkat keluarga hingga desa.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana di Bondowoso memerlukan perhatian sangat serius. Bahkan pada semester pertama 2026 saja, rata-rata kejadian bencana mendekati satu hingga dua kali setiap hari,” ujar Ina dalam kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana di Kabupaten Bondowoso, Kamis (15/10).
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2025 lalu, Bondowoso mencatat total 351 kejadian bencana. Menurut Ina, masyarakat yang bermukim di wilayah rawan tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian tanpa pembekalan yang memadai.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, jalur evakuasi yang aman, sistem peringatan dini, serta pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.
3 Langkah Penting Kesiapsiagaan Menurut Ina Ammania
Untuk menekan dampak dan risiko bencana, Ina menekankan tiga langkah strategis yang harus diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah:
1. Kenali Ancaman Lingkungan Sekitar
Masyarakat wajib mengenali potensi bahaya di wilayah masing-masing—seperti banjir, cuaca ekstrem, maupun kekeringan.
Warga diminta peka terhadap perubahan cuaca, memperhatikan tanda bahaya, serta mencatat kontak darurat yang dapat dihubungi.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
2. Siapkan Langkah Antisipasi Keluarga & Prioritaskan Kelompok Rentan
Setiap keluarga harus merencanakan tempat berlindung, menentukan jalur evakuasi, dan menetapkan titik kumpul yang aman. Selain itu, tas siaga bencana berisikan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, alat komunikasi, dan dokumen penting wajib disiapkan.
Ina secara khusus mengingatkan agar kelompok rentan tidak terabaikan saat keadaan darurat.
“Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga yang membutuhkan bantuan khusus harus masuk dalam rencana evakuasi utama, bukan justru terlupakan,” tegas Ina.
3. Bangun Budaya Gotong Royong dan Desa Tangguh Bencana
Ina menyebut bahwa upaya mitigasi tidak bisa hanya menggantungkan harapan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau pemerintah semata. Pemerintah desa dan warga perlu mengaktifkan Desa Tangguh Bencana, membentuk kelompok siaga, serta rutin menggelar simulasi evakuasi.
Menutup pernyataannya, Ina berharap pemerintah daerah dan BPBD hadir secara konsisten di tengah masyarakat, tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pencegahan, pemulihan, hingga rekonstruksi pascabencana.
Ia menegaskan bahwa keselamatan jiwa masyarakat adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Penguatan mitigasi tidak boleh menunggu jatuh korban terlebih dahulu. Lebih baik kita bersiap sebelum bencana datang daripada menyesal setelah semuanya terjadi,” pungkas Ina.
