Makassar, Gesuri.id - Anggota DPR RI Ina Ammania menyebut adanya warga yang tidak berhak namun menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Bahkan ada juga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun tidak dapat.
Baca: Rahmad Sambut Baik Penetapan PPKM Level 3
Menurut Ina, banyaknya kejadian tersebut disebabkan kesemrawutan data yang diterima oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Persoalan ini muncul setiap saat dikarenakan kesemrawutan data, beberapa tahun terakhir ini adalah data yang sudah lama. Nah karena terkait kesemrawutan data tersebut maka ada masyarakat penerima bantuan PKH atau BPNT dan bantuan lainnya yang harusnya menerima tapi tidak dapat, ada juga yang tidak berhak tapi menerima bantuan,” kata Ina Ammania menanggapi keluhan warga, ketika hadir pada reses Anggota DPRD Sulsel Rudy Pieter Goni (RPG), di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (10/2).
Lanjut Ina, perlu sinergi dari semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan orang yang berkompeten di dalamnya.
Baca: RPG Imbau Warga Wajo Jangan Lengah Terhadap Covid-19
Sebab tanpa sinergitas dapat dipastikan, tidak akan pernah bisa mengatasi kemiskinan karena ketika ditanya datanya pasti akan selalu berbeda.
”Solusinya pihak Pemda melalui dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil, pendamping program serta mitra kerja untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK serta semua data penerima bantuan dimaksud agar apa yang dilakukan benar-benar valid, tepat sasaran, dan terukur,” ucapnya
