Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI, Samuel Wattimena, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membuka data secara transparan mengenai sebaran program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri pariwisata.
Samuel menegaskan bahwa setiap program penguatan kapasitas tersebut harus jelas lokasinya agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Baca: Ganjar Ajak Kader PDI Perjuangan Perkuat Demokrasi
Rapat kerja tersebut secara khusus agenda utamanya adalah membahas Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026.
Dalam interupsinya, politisi PDI Perjuangan tersebut melayangkan sejumlah pertanyaan teknis yang dinilai krusial bagi konstituen di daerah.
Selain peningkatan SDM, ia menyoroti program pengembangan desa wisata serta peningkatan keselamatan berwisata yang dinilainya sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
"Ini merupakan program dari Kementerian Pariwisata yang sangat baik dan sangat terkait dengan kami di konstituen masing-masing. Pertanyaannya, persisnya di mana lokasi dari pengembangan desa wisata dan peningkatan keselamatan berwisata tersebut?" ujar Samuel mempertanyakan klaim capaian lima lokasi yang tertera dalam laporan kementerian.
Lebih lanjut, legislator tersebut mempertanyakan mekanisme pengajuan tugas pembantuan untuk 38 provinsi yang tercantum pada rencana dan realisasi anggaran. Ia mendesak pihak kementerian untuk memberikan panduan yang jelas mengenai alur birokrasi agar pemerintah daerah dapat mengakses dukungan anggaran tersebut dengan mudah.
Sorotan tajam juga diarahkan pada implementasi insentif sektor pariwisata, khususnya kebijakan diskon transportasi publik dan tarif tol menjelang momentum libur sekolah. Samuel menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap insentif tersebut agar tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau pelaku wisata di berbagai pelosok.
Merespons pertanyaan terkait mekanisme penghargaan (awarding) desa wisata, perwakilan kedeputian Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan bahwa proses tersebut berbasis pendaftaran terbuka. Seluruh desa wisata di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri secara mandiri melalui platform yang disediakan.
"Sistemnya pendaftaran. Teman-teman dari desa wisata akan mendaftarkan diri, kemudian ada panitia yang akan melakukan seleksi berdasarkan sejumlah kategori, mulai dari desa rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri," urai Ni Made di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Pihak kementerian juga memaparkan bahwa program penghargaan ini terintegrasi dengan program pendampingan berkelanjutan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, desa wisata yang berhasil memenangkan penghargaan pada tahun 2025 kini tengah menjalani masa pendampingan intensif sepanjang tahun anggaran 2026.
Sebagai penutup, Samuel Wattimena menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukannya bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penuh dari Kemenpar.
Ia berharap setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar terdistribusi secara merata, transparan, dan mampu menstimulus pergerakan ekonomi kreatif di tingkat daerah.
