Jakarta, Gesuri.id - Empat gunung api di Indonesia dilaporkan mengalami erupsi secara bersamaan pada Minggu (6/9/2026). Keempat gunung tersebut adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Gunung Semeru di Jawa Timur.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menegaskan bahwa pemerintah harus segera meningkatkan kapasitas anggaran kebencanaan. Menurutnya, fenomena erupsi bersamaan ini menunjukkan bahwa negara sedang berhadapan dengan krisis geografis dan iklim yang kompleks.
"Kita tidak sedang menghadapi satu bencana, tetapi dikepung multi-krisis secara bersamaan. Jika ruang fiskal dan anggaran kebencanaan melemah, keselamatan jutaan rakyat menjadi taruhannya," ujar Matindas dalam keterangan tertulisnya.
Matindas mengimbau pemerintah untuk memprioritaskan penanganan dampak abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia. Ia meminta ketersediaan obat-obatan, masker, oksigen, air bersih, serta tenaga kesehatan di wilayah rawan bencana benar-benar dipastikan.
Selain faskes, ia menekankan pentingnya menjaga keandalan jaringan listrik dan telekomunikasi di area terdampak. Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, kelancaran komunikasi sangat vital untuk proses evakuasi, koordinasi antarlembaga, hingga penyaluran bantuan.
Situasi saat ini dinilai kian krusial karena Indonesia juga masih berjuang mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan berkepanjangan, serta pemulihan pascabencana gempa di NTT, Sigi, dan Sumatra.
"Penanganan multi-bencana secara simultan tidak mungkin optimal tanpa kekuatan anggaran. Dana tersebut harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi," jelas legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.
Jika Dana Siap Pakai (DSP) tidak mencukupi, Matindas mendorong pemerintah segera mengambil mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang berbasis data lapangan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar penguatan anggaran diimbangi dengan akuntabilitas tinggi dan pengawasan ketat.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dan BPBD agar tidak kewalahan di lapangan, serta menerapkan sistem komando satu pintu berbasis satu data.
"Anggaran kebencanaan tidak boleh dianggap sebagai beban pengeluaran, melainkan investasi utama keselamatan jiwa dan stabilitas negara," tegasnya.
Sebagai langkah lanjut, Komisi VIII DPR RI berencana membawa isu penguatan anggaran, perbaikan sistem peringatan dini, hingga edukasi mitigasi masyarakat ke dalam rapat kerja bersama pemerintah.
