Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyoroti berbagai macam hal di wilayah Jawa Barat saat HUT ke-80 RI yang juga hampir bertepatan dengan HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat pada 19 Agustus mendatang.
Dengan slogan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju pada HUT ke-80 RI ini, Ineu menyebut harus dimaknai dan diimplementasikan oleh Pemprov Jabar dalam melakukan kerja nyata menyelesaikan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengangguran juga terkait masalah BUMD Jabar.
Kemudian, mewujudkan bagaimana rakyat Jawa Barat sejahtera dan Jawa Barat istimewa sesuai komitmen yang sudah ditetapkan dari hasil RPJMD yang diputuskan oleh pemerintah daerah menjadi komitmen untuk langkah-langkah pemerintahan 5 tahun ke depan.
"Tentunya, hari ulang tahun Jawa Barat harus dijadikan momentum bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk bisa melaksanakan kerja-kerja nyata secara kongkrit, benar dan serius," ujarnya saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan, Minggu (17/8/2025).
Baca: Koster Doakan Giri Prasta Jadi Gubernur
Ia mengatakan, serangkaian program kerja, visi-misi Gubernur Jawa Barat dalam mencapai Jawa Barat istimewa harus menghasilkan hal yang luar biasa, terutama mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera.
"Sejahtera itu masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan dasar dan hidup layak. Kemudian, masyarakat pun merasakan pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah, dan memberikan solusi," katanya.
Menurutnya, semua kebijakan yang dikeluarkan juga harus bisa mewujudkan harapan masyarakat sehingga hal ini menjadi satu rangkaian yang harus dipikirkan.
"Kami akan mensupport langkah-langkah pemerintah yang positif dan tentunya berbasis capaian / harapan masyarakat untuk kesejahteraannya. Masyarakat bisa hidup layak, adil, makmur secara merata, nyaman menjadi utama," ucap Ineu.
Pada kesempatan tersebut, Ineu menyoroti kemiskinan yang masih sangat tinggi, yaitu jumlah penduduk miskin di tahun 2024 sebesar 3,67 Juta orang, sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah- langkah strategis.
Langkah tersebut seperti bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat, pemberdayaan masyarakat miskin, menyiapkan lapangan pekerjaan, peningkatan akses pelayanan dasar juga menciptakan pembangunan inklusif sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Jawa Barat.
Ineu mengatakan, terkait hal tersebut DPRD sesuai dengan tugasnya tentu akan mensupport dalam bentuk kebijakan, baik itu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, anggaran maupun kebijakan teknis untuk dilakukan oleh Pemprov Jabar seperti Perda RPJMD yang sudah di sepakati perlu ada keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan semua program yang sudah disepakati dan bisa terwujud dalam waktu 5 tahun ke depan.
"Setiap kita turun ke masyarakat masih banyak aduan dan masukan masyarakat kepada kami, terkait berbagai masalah yang dihadapi dan tentu berharap ada solusi terbaik. Ini harus kita pikirkan dan lakukan-langkah strategis bersama antara DPRD dan Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah," ujarnya.
Dalam hal ini, kata dia, semua pihak harus kompak bersama berkomunikasi, berkoordinasi mencarikan jalan terbaik untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Apapun yg dilakukan harus didasarkan pada kajian konstruktif dan serius untuk kebaikan masyarakat.
Sejatinya terkait kemerdekaan ini, kata dia, minimal masyarakat bisa merasakan hidup dengan tenang, nyaman, layak, dan mencapai kesejahteraan.
"Contoh, terkait infrastruktur di Jawa Barat, ada kewenangan pusat, provinsi, kabupaten kota, dan desa. Ini menjadi satu kesatuan yang diharapkan oleh masyarakat bisa ada perbaikan dan bisa mensupport kehidupan ekonomi masyarakat di Jawa Barat," ujar Ineu.
Dia mengatakan, infrastruktur seperti irigasi dan jalan tak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi saja tetapi bisa menjadi kebutuhan akses pendidikan, kesehatan dan industri. Sehingga, ini menjadi salah satu yang harus diselesaikan Pemprov Jabar dalam 5 tahun ke depan, minimal jalan provinsi berstatus baik/layak di Jabar.
"Kemudian terkait pendidikan, fasilitas, sarana prasarana pendidikan, biaya pendidikan, kebijakan jumlah rombel, data tampung dan lain-lain yang perlu adanya kajian komprehensif dalam menentukan kebijakan yg baik tidak melanggar aturan dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah," katanya.
Baca: Cornelis Minta Program MBG Merata Hingga ke Pelosok-pelosok
Tak hanya itu, Ineu juga menyoroti adanya investasi di Jawa Barat yang tinggi diharapkan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja karena pengangguran di Jabar hingga kini masih tinggi.
"Kemudian pengembangan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui BUMD di Jawa Barat. Saat ini BUMD di Jawa Barat belum maksimal memberikan kontribusi deviden terhadap pembangunan di Jawa Barat," ujar Ineu.
Atas hal tersebut, kata dia, BUMD ini perlu ada evaluasi dan Pemprov Jabar bersama DPRD sedang membahas terkait tata kelola BUMD agar betul-betul bisa menciptakan BUMD yang baik dan mampu memberikan deviden kepada pemerintah untuk pembangunan dan memberikan pelayanan masyarakat di Jawa Barat.
"Tentunya kami ingin bersatu bergotong-royong dan berkomitmen memikirkan langkah-langkah yang baik dan strategis untuk mewujudkan masyarakat, sejahtera, adil, makmur, dan Jawa Barat yang istimewa," katanya.
