Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi Sundari, menyoroti pemberian kredit senilai Rp 3,5 triliun oleh Bank BJB kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan terungkap ke publik.
Ia menegaskan perlunya transparansi dan penyampaian informasi secara menyeluruh kepada legislatif, khususnya jika menyangkut nilai kredit besar.
"Komisi III mengadakan rapat dengan mitra belum dengan BJB. Tapi kami minta Biro BUMD Investasi dan Administrasi untuk mengecek detil informasi bank BJB memberikan kredit kepada sembilan BUMN tersebut," kata Ineu dalam rapat kerja Komisi III DPRD Jabar bersama Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan Pemprov Jabar, Selasa (15/7/2025).
Menurut Ineu, DPRD selama ini hanya menerima laporan umum mengenai total penyaluran kredit BJB setiap tahun.
Namun, informasi terkait rincian debitur, termasuk sektor, identitas penerima, hingga aspek teknis lain seperti jaminan dan pelunasan kredit, tidak pernah dijabarkan secara mendalam.
"Kita juga tidak tahu kalau memang benar pemberian kredit sebesar Rp 3,5 triliun tersebut, apakah pembayaran cicilan dari BUMN lancar atau tidak, lalu jaminannya bagaimana. Jadi tidak sampai ke sana," ungkapnya.
Ineu menekankan agar ke depannya Bank BJB lebih terbuka dan detail dalam menyampaikan laporan kredit, terutama yang nilainya signifikan. Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
"Ya jangan sampai terulang lagi seperti adanya pinjaman ke PT Sritex juga yang karena tidak detail itu. Jadi ke depan laporannya harus lengkap dan detail. Pinjaman kreditnya ke mana saja dengan rate bunga berapa. Proses dan sebagainya juga harus jelas," pungkasnya.
