Banyuwangi, Gesuri.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengusulkan adanya audit keselarasan program pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat, karena dinilai penting guna mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dari pusat ke daerah.
Hal itu disampaikan usai acara Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi periode 2021-2026 dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (2/3).
"Kalau semua terintegrasi, dampaknya pasti lebih optimal ke masyarakat," kata Bupati Ipuk.
Ia menjelaskan bahwa audit keselarasan program tersebut untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan provinsi memiliki "kaki dan tangan" di daerah. Sehingga, lanjut dia, manfaat yang telah didesain dari program tersebut bisa lebih maksimal dirasakan masyarakat.
Baca: Puan: Seni & Budaya Suku Osing Mampu Tarik Wisman
Menurut Ipuk, audit keselarasan program pembangunan bisa menjadi isu baru dalam audit pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
"Jadi, auditnya bukan hanya terkait administrasi keuangan, tapi bisa ditarik lebih jauh, program dan dana yang dibelanjakan sudah selaras belum sih, dengan program pusat dan provinsi?" katanya.
Ipuk mencontohkan, di dunia korporasi terdapat macam-macam audit, dan bukan hanya keuangan saja, tapi juga audit SDM, sistem informasi, operasional dan sebagainya.
"Nah kalau di pemerintah kabupaten bisa dikembangkan indikator audit keselerasan program dengan pusat dan provinsi," tuturnya.
Hal itu, Bupati Ipuk menyatakan bisa menjadi terobosan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit keuangan daerah.
"Sama ketika BPK mempertimbangkan indikator kesejahteraan rakyat dalam audit, keselarasan program juga bisa menjadi variabel yang diperhitungkan, terutama pada urusan bersama pusat, provinsi, kabupaten. Instrumen atau indikatornya menarik untuk didiskusikan dan dikembangkan oleh BPK, Kemendagri, Kemenkeu, provinsi dan kabupaten," paparnya.
"Jadi misal ada program dari pusat dan provinsi, bisa diaudit pelaksanaan keselarasannya dengan program di tingkat lokal," katanya.
Ipuk juga menyinggung arahan Gubernur Jatim dalam rapat paripurna tersebut yang menegaskan pentingnya integrasi program provinsi dan kabupaten.
Baca: Ini Alasan Penghentian Santunan Korban COVID-19
Dan Bupati Ipuk juga mengutip sambutan Gubernur Khofifah dalam rapat paripurna tersebut yang memaparkan awal mula amandemen UUD 1945 tahap pertama, di mana Gubernur Khofifah terlibat ketika itu sebagai anggota MPR. Dalam proses amandemen, ada perdebatan apakah Indonesia akan berbentuk federal atau negara kesatuan.
"Maka, kemudian sepakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI dibagi atas provinsi, kemudian provinsi dibagi atas kabupaten/kota, sesuai pasal 18 UUD 1945. Jadi bukan sebaliknya, ada kabupaten dan provinsi sepakat bikin negara, kalau pemahaman seperti itu, kita jadi negara federal. Di sinilah pentingnya penguatan keselarasan program dari pusat ke daerah," katanya.
Ipuk memaparkan, dengan program yang semakin selaras antara kabupaten dengan provinsi dan pusat, maka gerak pembangunan bangsa bisa berjalan lebih terintegrasi. Dia menegaskan Banyuwangi siap total dalam menyelaraskan program dengan provinsi dan pusat.
"Bahasanya Bu Khofifah tadi, NKRI kita menjadi lebih jejeg," ujarnya.
