Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya sinergi antara parlemen dan dunia akademik agar keanggotaan Indonesia dalam dua organisasi internasional besar, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRIC, benar-benar memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
“Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah bagaimana proses aksesi Indonesia di OECD dan keanggotaan Indonesia di BRICS ini bisa membuka peluang besar bagi bangsa,” ujar Irine di hadapan sivitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam forum dialog yang digelar di Kampus Dramaga, dikutip pada Rabu (22/10/2025).
Irine menjelaskan, meski Indonesia belum menjadi anggota penuh OECD, proses aksesi yang tengah berlangsung telah membawa banyak manfaat, terutama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional.
“Menjadi anggota OECD berarti kita harus berbenah diri, memperkuat payung hukum, dan memperbaiki sistem agar lebih efisien. Termasuk di bidang pendidikan yang menjadi faktor penting untuk mendukung daya saing nasional,” terang legislator asal Maluku Utara tersebut.
Ia menilai posisi Indonesia yang kini tergabung dalam BRICS sekaligus berproses di OECD menempatkan Indonesia di posisi strategis di antara dua kutub ekonomi dunia.
“Kalau BRICS itu ibarat selatan dan OECD di utara. Indonesia memiliki peluang besar menjadi jembatan antara keduanya. Ini memperkuat posisi kita dalam diplomasi ekonomi global,” tuturnya.
Melalui keanggotaan di dua blok ekonomi besar tersebut, lanjut Irine, Indonesia bisa memperluas akses ke pasar nontradisional sekaligus memperkuat posisi tawar di forum-forum internasional seperti IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya.
“Keanggotaan ini bukan sekadar value for protocol, tetapi value for people. Kita ingin manfaat dari OECD dan BRICS benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Irine juga mengungkapkan bahwa BKSAP DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, guna memperkuat arah diplomasi parlemen dan memastikan langkah Indonesia di forum global tetap berpihak pada kepentingan nasional.
“Melalui Panja ini, kami ingin melihat bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang global dan memastikan manfaatnya nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Forum dialog di IPB ini menjadi wujud komitmen BKSAP dalam memperkuat kolaborasi antara parlemen dan dunia pendidikan, guna mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan global yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
