Surabaya, Gesuri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah antisipatif tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat sekaligus menjaga daya beli, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, mengatakan peningkatan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan dan masa libur panjang merupakan fenomena tahunan yang perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya terjadi saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Momentum Ramadan, Idulfitri, Iduladha, hingga peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia juga berpotensi mendorong kenaikan konsumsi masyarakat.
"Karena di sana ada perayaan-perayaan yang juga banyak orang pembeli, dan juga hari libur, itu harus bisa diantisipasi," ujar Baktiono, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, geliat aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun biasanya terlihat dari meningkatnya kegiatan berbagai sektor usaha. Hotel, restoran, hingga depot makanan mulai menawarkan beragam program promosi untuk menarik minat konsumen.
Selain itu, sejumlah destinasi wisata di Surabaya, seperti Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Kebun Binatang Surabaya (KBS), kawasan mangrove, dan Taman Suroboyo, turut menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut masyarakat selama libur akhir tahun.
Peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas konsumsi tersebut diperkirakan berdampak pada bertambahnya kebutuhan bahan pangan serta komoditas pokok lainnya.
"Tentu dalam event-event tersebut ada demand, permintaan bahan kebutuhan pokok," tegasnya.
Baktiono menilai peningkatan permintaan merupakan hal yang wajar seiring bertambahnya aktivitas masyarakat. Meski demikian, kondisi tersebut harus diimbangi dengan pengawasan pemerintah agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan pokok dapat memberikan dampak lebih besar terhadap masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha atau pendapatan lebih tinggi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi pengawasan dan stabilisasi pasar agar pergerakan harga tetap terkendali meskipun permintaan mengalami peningkatan.
"Pemerintah harus menjadi stabilisator. Kalau ada lonjakan itu wajar, tapi tidak terlalu tinggi. Yang terdampak masyarakat kecil, masyarakat biasa, mereka yang bukan pengusaha," tuturnya.
Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga, Baktiono meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan langkah strategis dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sejumlah instansi yang diharapkan terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag), serta bagian perekonomian Pemkot Surabaya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan harga komoditas di pasaran, memastikan kecukupan stok bahan kebutuhan pokok, serta menyiapkan langkah pengendalian apabila terjadi peningkatan permintaan.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Menurut Baktiono, langkah antisipasi tidak seharusnya baru dilakukan ketika harga mulai mengalami lonjakan. Pemerintah perlu melakukan persiapan lebih awal dengan melibatkan pedagang dan masyarakat agar seluruh pihak dapat menghadapi peningkatan kebutuhan selama periode Nataru.
Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan permintaan, dampaknya terhadap kehidupan dan kemampuan ekonomi masyarakat dapat diminimalkan.
"Sudah harus ada antisipasi dan persiapan, baik bagi para pedagang maupun masyarakat. Jadi, kalau nanti terjadi lonjakan, dampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap siklus kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang bukan pengusaha," pungkasnya.
Melalui langkah pengawasan, pengendalian pasokan, dan koordinasi lintas instansi, Pemkot Surabaya diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap mencukupi selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

















































































