Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Johan Budi mengakui persepsi publik terhadap DPR RI masih belum terlalu positif, apalagi jika dikaitkan dengan konteks pengesahan beberapa UU yang kontroversial antara lain revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berpendapat kondisi itu terjadi karena ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja DPR RI terutama dalam kerja-kerja penyusunan undang-undang masih cukup terbatas.
Baca: Junimart Usulkan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jadi PPPK
Dampaknya, tingkat kepercayaan masyarakat ke DPR RI relatif rendah apabila dibandingkan dengan lembaga lain, kata Johan Budi.
Ia mengutip hasil survei pada 2020 yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR RI mencapai 52,6 persen, sementara skor yang diperoleh lembaga kepresidenan di atas 70 persen.
Johan Budi pun mengusulkan situasi itu dapat diatasi salah satunya dengan memanfaatkan Open Parliament Indonesia (OPI), wadah kolaborasi lembaga legislatif di Indonesia dengan non legislatif yang dibentuk pada 2018.
“Open Parliament ini medium paling bagus dalam rangka meluruskan kembali citra, persepsi DPR, anggota parlemen di mata publik,” kata Johan Budi.
Baca: Lobi & Negosiasi, Untuk Tegakkan Keadilan & Kemanusian
Sementara itu Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi meminta DPR lebih transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tersebut.
Hanafi mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian lembaganya, sebagian besar publik berpendapat akses terhadap informasi legislasi cukup rendah.
“Kalau memang melihat (data) publik masih haus informasi tentang legislasi di parlemen,” kata Hanafi.
