Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah akan ada kudeta politik terhadap pemerintahan yang sah.
Menurut Kang Hasan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, sangat tidak mungkin karena memiliki prosedur yang rumit.
Baca: Wacana Pamakzulan Presiden Saat Pandemi Hanya Kuras Energi
“Begini ya, memakzulkan presiden itu tidak semudah itu. Prosedurnya berbelit-belit. Kalau memakzulkan lewat presedur, artinya prosedur di DPR kemudian dibawa ke MK, lalu dibawa ke MPR, itu dari jumlah dukungan sekarang saja tidak akan tercapai, persyaratan itu. Jadi, ya mimpi di siang bolong lah,” ujar Kang Hasan.
Disinggung mengenai adanya kepentingan faksi tertentu di internal pemerintahan dalam situasi Covid-19 lewat kebijakan ngawur untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo, politisi PDI Perjuangan ini membantah anggapan tersebut.
“Enggaklah, saya enggak melihat ada data-data itu (memanfaatkan situasi Covid-19). Enggak bener lah, enggak ada lah. Enggak ada kalau saya, itu isu-isu bohonglah, hoaks,” tegasnya.
“Bahwa ada mungkin yang tidak puas dengan kebijakannya, itu ya biasa saja, lumrah saja. Tapi tidak ada upaya-upaya untuk melengserkan itu tidak ada,” tambahnya.
Selain itu, Hasanuddin juga mengatakan adanya isu tersebut hanya permainan orang-orang yang kontra terhadap pemerintah.
“Itukan isu itu dilemparkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah. Kalau dikejar di mana, kapan siapa? Nyatanya siapa saja yang bertanya kepada saya enggak berani jawab,” tutupnya.
Baca: Hasanuddin: Tak Mudah Menjatuhkan Presiden Pilihan Rakyat!
Sebelumnya dua pengamat politik, Bony Hargens dan Haris Rusly Moti mengungkapkan kemungkinan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sah.
Haris malah menerima informasi mengenai adanya faksi-faksi di tubuh pemerintahan yang hendak mengambil alih kekuasaan.
