Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai pemerintah belum mengoptimalkan data yang dihasilkan sistem Karhutla Monitoring System (KMS). Sehingga, langkah untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gagal.
Demikian disampaikan Alex merespons terdapatnya 694 titik panas di seluruh provinsi di Pulau Sumatra berdasarkan catatan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Sabtu, 19 Juli 2025.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut bila tak bisa digunakannya helikopter water boombing milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, menjadi catatan minus lain yang akhirnya membuat upaya pemadaman Karhutla hanya bisa dilakukan personel darat dengan segala keterbatasannya.
"Kami mendoakan personel Manggala Agni beserta TNI, Polri, BPBD dan relawan lain yang berjuang memadamkan kobaran api di darat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah yang maha kuasa. Di mana, semuanya telah berjibaku menjinakkan kobaran api yang bahkan dilakukan dengan tongkat, karena tak tersedianya sumber air di sekitar lokasi Karhutla," kata Alex dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (20/7/2025).
BMKG Pekanbaru merilis, Provinsi Riau menyumbang hampir 40 persen dari total keseluruhan titik panas di Pulau Sumatra (259 titik panas). Sedangan di provinsi lainnya, Sumatra Utara (192 titik) dan Sumatra Barat (104 titik).
BMKG Pekanbaru kemudian memerinci, dua kabupaten di Riau jadi penyumbang terbesar titik panas, yakni Kabupaten Rokan Hulu dengan 107 titik panas dan Rokan Hilir dengan 95 titik panas. Menyusul di bawahnya adalah Kota Dumai dengan 17 titik panas, Kabupaten Siak 15 titik, dan Kampar 10 titik.
Sebaran lengkap titik panas di wilayah Riau, yakni Rokan Hulu 107 titik, Rokan Hilir 95 titik, Kota Dumai 17 titik, Siak 15 titik, Kampar 10 titik, Pelalawan tujuh titik. Kemudian, Bengkalis lima titik, Kuantan Singingi dua titik, dan Indragiri Hulu satu titik panas.
"Titik panas di Provinsi Riau, juga jadi pemicu kabut asap, yang berdasarkan citra satelit pada Minggu, 20 Juli 2025, telah sampai ke jiran Malaysia pada siang dan sore hari," kata Alex.
Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar I itu mengatakan kuantitas titik panas yang terus menunjukkan grafik peningkatan seharusnya sudah bisa terbaca oleh teknologi KMS. Apalagi, teknologi itu disebutkan mampu melahirkan data secara real time dan presisi tinggi.
Sistem KMS melibatkan Global Forest Watch Fires (GFW-Fires), yaitu sebuah platform online untuk memonitor dan merespons kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. KMS ini bekerja berdasarkan citra satelit dengan resolusi tinggi dari Digital Globe (penyedia citra satelit terkemuka).
Sistem GWF-Fires ini mampu mengirimkan citra kebakaran hutan terkini dengan resolusi sedetil 50x50 cm. Dengan data dan kemampuan lengkap tersebut, dari KMS dapat diperoleh lokasi tepat terjadinya kebakaran dan memperkirakan pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
"KMS yang berada di bawah kendali Kantor BP REDD+ Jakarta ini, mempunyai tiga tujuan penggunaan, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam kasus Karhutla tahun 2025 ini, BP REDD+ belum tampak kinerjanya di mata publik," kata Alex.
Ketua PDIP Sumbar itu mengingatkan bila Karhutla merupakan kejadian yang tiap tahun terus berulang. Karhutla yang kemudian menyebabkan bencana kabut asap juga menimbulkan permasalahan kesehatan, gangguan aktivitas kehidupan sampai dengan protes dari negara tetangga.
"Saatnya, Badan Pengelola REDD+ membuktikan kehadirannya memang bermanfaat menunjang Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan," kata Alex.
"Saatnya pula, data BP REDD+ ini digunakan untuk penegakan hukum terkait Karhutla yang telah jadi langganan di Provinsi Riau," timpal dia.
Alex menekankan penegakan hukum ini jadi penting mengingat kondisi suhu hampir seluruh Pulau Sumatra dalam posisi meningkat. Di beberapa titik, melampaui rata-rata 10 tahun terakhir untuk suhu harian.
