Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Sosial (Kemensos) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Salah satu sorotan utama Kariyasa adalah ketidakjelasan istilah dalam pengalokasian dana bantuan sosial sebesar Rp43 triliun.
Dirinya mempertanyakan apakah dana tersebut benar-benar untuk bantuan sembako, atau justru untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
“Perlu diluruskan, apakah ini bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai,” ujar Kariyasa.
Selain itu, Kariyasa menyoroti Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah.
Dirinya mengingatkan, hingga saat ini belum ada persetujuan anggaran dari DPR RI khususnya Komisi VIII terkait program tersebut.
“Program Sekolah Rakyat akan banyak menghadapi tantangan. Membangun fasilitas pendidikan untuk masyarakat miskin tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan kesiapan anggaran,” kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Kariyasa mencontohkan pengalaman masa lalu, ketika program serupa dijalankan oleh pihak swasta seperti PT Sampoerna.
“Meskipun punya niat baik, proyek tersebut akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah karena keterbatasan sumber daya dan pembiayaan,” tutur Kariyasa.
Kariyasa menekankan pentingnya keberlanjutan dan pemerataan dalam program Sekolah Rakyat.
“Dengan estimasi biaya operasional sekitar Rp48 juta per siswa per tahun, serta angka kemiskinan nasional yang masih sekitar 9%, program ini membutuhkan regulasi yang kuat dan sinergi antar instansi,” jelas Kariyasa.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Dalam kesempatan itu, Legislator asal Dapil Bali ini juga menyinggung kasus yang tengah ramai di media sosial, yakni penggusuran balai penyandang disabilitas di Bandung.
Menurut Kariyasa, hal ini menjadi pengingat Kementerian Sosial tidak boleh abai terhadap kelompok rentan.
“Jangan hanya fokus pada bantuan tunai. Pendidikan adalah solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan. DPR siap mendukung jika program ini dijalankan dengan serius dan sesuai regulasi,” pungkas I Ketut Kariyasa Adnyana.
