Landak, Gesuri.id — Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menginstruksikan agar rencana pemberian layanan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) segera direalisasikan.
Ia menegaskan, hambatan administrasi dan birokrasi tidak boleh menghalangi pemenuhan hak dasar pendidikan para warga binaan.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Langkah ini merespons temuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang mencatat sebanyak 199 warga binaan di wilayah tersebut belum menamatkan pendidikan tingkat dasar (SD).
Pemerintah Daerah (Pemda) Landak berencana memfasilitasi mereka melalui program pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Karolin menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinan di dalam Lapas.
"Terkait program pendidikan untuk warga binaan ini, tolong dipastikan apakah perlu MoU secara tertulis atau cukup izin prinsip dari Kalapas. Yang terpenting, pendidikan bagi mereka bisa segera kita mulai," tegas Karolin, Kamis (23/7).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Oleh karena itu, Karolin meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berkoordinasi secara cepat dan proaktif dengan pihak Lapas. Penyelesaian aspek teknis administrasi harus menjadi prioritas utama agar pelaksanaan program tidak terus tertunda oleh prosedur yang berlarut-larut.
Melalui program pendidikan kesetaraan ini, Karolin berharap para warga binaan memiliki bekal ijazah dan pengetahuan yang memadai saat kembali dan berintegrasi ke tengah masyarakat kelak.
