Ikuti Kami

Keberhasilan Program Vaksinasi Adalah Keharusan

Keberhasilan vaksinasi nasional dinilai menjadi program mendasar yang harus dilakukan pemerintah pada tahun 2022.

Keberhasilan Program Vaksinasi Adalah Keharusan
Anggota DPR RI Bambang Wuryanto.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Bambang Wuryanto menekankan bahwa keberhasilan program vaksinasi merupakan sebuah keharusan ditengah situasi pendemi Covid-19 yang masih belum usai ini. 

Keberhasilan vaksinasi nasional dinilai menjadi program mendasar yang harus dilakukan pemerintah pada tahun 2022.

Baca: Jelang PTM, Eri Terus Kebut Vaksinasi ke Tenaga Pengajar

"Program vaksinasi harus berhasil, dengan program vaksinasi yang berhasil itu membuat situasi menjadi pasti," kata Bambang saat menyampaikan pandangan Fraksi PDI-Perjuangan terkait KEM-PPKF pada RAPBN 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5). 

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah IV ini juga menyampaikan bahwa keberhasilan program vaksinasi nasional akan berkorelasi langsung terhadap pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu pemerintah didesak untuk sungguh-sungguh dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi nasional tersebut.

Selain itu, Bambang juga menambahkan bahwa program mendasar kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan menjaga dunia usaha agar tetap percaya diri. Dengan demikian diharapkan perekonomian dapat segera bangkit. 

"Menjaga dunia usaha agar tetap confident, bangkit menjalankan usahanya. Vaksinasi berhasil dunia usaha confident, perekonomian pasti bangkit," tegas Bambang.

Baca: Kariyasa Sebut Laju Vaksinasi di Bali Tertinggi

Untuk itu, menurut Bambang, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi. 

Meski hingga saat ini belum terlihat secara konkrit langkah-langkah pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi.

"Fraksi PDI Perjuangan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, namun belum melihat secara konkrit langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi, kecuali hal-hal yang normatif dan dibunyikan yang enak di telinga," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Quote