Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya tekanan sosial di balik maraknya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 yang dimulai sejak Selasa (21/4/2026).
Ia menilai fenomena tersebut bukan sekadar persoalan teknis pengawasan, melainkan cerminan dari dinamika yang lebih dalam dalam sistem pendidikan nasional.
"Pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius," kata Puan, dikutip Sabtu (25/4/2026).
Diketahui, berbagai modus kecurangan ditemukan dalam pelaksanaan UTBK 2026, mulai dari penggunaan joki dengan identitas palsu seperti KTP dan ijazah, alat komunikasi tersembunyi di telinga, hingga taktik pura-pura terlambat agar panitia lengah. Bahkan, panitia menemukan anomali data sebanyak 2.640 peserta yang terindikasi melakukan kecurangan serta adanya dugaan sindikat joki yang terancam sanksi pidana.
“Di sinilah penting bagi negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan persoalan teknis pengawasan ujian saja. Namun, berkaitan pula dengan cara ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha, kegagalan, dan kompetisi,” jelas Puan.
Ia menilai, maraknya praktik manipulatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tidak lepas dari cara pandang generasi muda terhadap keberhasilan dan persaingan. Tingginya kompetisi, dengan 871.496 peserta memperebutkan sekitar 260.000 kursi, dinilai turut mendorong sebagian pihak mengambil jalan pintas.
“Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran aturan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri,” tutur Puan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem meritokrasi yang menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru. Ia pun mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara lebih luas sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda.
“Ketika proses masuk perguruan tinggi sudah diwarnai manipulasi, tantangan yang sedang dihadapi bukan hanya siapa yang lolos seleksi, tetapi nilai apa yang sedang terbentuk sebelum mahasiswa memasuki dunia pendidikan tinggi,” ucapnya.
Puan juga mengingatkan bahwa jika praktik kecurangan terus dibiarkan, peserta yang jujur akan meragukan keadilan sistem. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga integritas kompetisi pendidikan.
“Melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,” kata Puan.
Ia mendorong agar temuan kecurangan ini dijadikan bahan evaluasi nasional yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.
“Panitia pelaksana dan kementerian terkait juga harus memastikan bahwa setiap celah yang ditemukan menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem seleksi tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang terungkap, tetapi dari kemampuan mempersempit ruang kecurangan.
“Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar melalui respons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi,” ungkap Puan.
Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa kejujuran akademik harus dibangun sejak dini sebagai bagian dari budaya pendidikan.
“Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya,” pungkasnya.
