Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar memperkuat pengawasan di titik-titik rawan, khususnya di kawasan Tanah Abang, agar kejadian premanisme dapat ditekan.
"Satpol PP, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta beserta aparat Kepolisian harus turun tangan, melakukan patroli rutin, serta menindak pelaku agar ada efek jera," kata Kenneth di Jakarta, Senin, menanggapi maraknya aksi premanisme di Jakarta yang kembali terjadi.
Kenneth menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras terhadap aksi pemalakan yang dialami sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menurut dia, praktik pungutan liar (pungli) tersebut sangat merugikan para pengemudi kecil yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Ia juga menilai kejadian ini mencoreng upaya penataan kawasan yang selama ini dilakukan pemerintah.
"Ini jelas merugikan rakyat kecil dan tidak boleh dibiarkan. Tanah Abang adalah kawasan strategis, sehingga harus bebas dari praktik-praktik tidak terpuji seperti ini," ujarnya.
Untuk itu, Kenneth meminta Pemprov DKI agar berkolaborasi dengan Kepolisian untuk menindak tegas pelaku pemalakan karena tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori tindak pidana.
Dia juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat pengawasan di titik-titik rawan parkir liar, khususnya di kawasan Tanah Abang.
Menurut dia, Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum. "Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam melakukan penertiban parkir liar, dan memastikan hanya parkir resmi yang beroperasi. Kalau ada yang memungut di luar sistem, itu harus langsung ditindak di tempat," katanya.
Kenneth juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah DKI Jakarta, Kepolisian, dan Satpol PP agar penanganan pungutan liar bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dia menuturkan, bahwa penataan parkir tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga menyangkut rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Jakarta.
"Kita ingin sopir bajaj dan masyarakat merasa aman, tidak ada lagi tekanan atau pungutan yang tidak jelas. Ini soal keberpihakan kepada rakyat kecil," katanya.
Kenneth menambahkan bahwa salah satu penyebab maraknya pungutan liar adalah belum tertatanya sistem parkir secara menyeluruh dan transparan.
Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko
Untuk itu, ia mendorong penerapan sistem parkir resmi berbasis cashless atau non-tunai di seluruh kawasan strategis di DKI Jakarta, termasuk Tanah Abang.
Ia menilai sistem cashless (non tunai) akan membuat seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga dapat meminimalisir ruang bagi oknum yang melakukan praktik parkir liar maupun pemalakan.
"Kalau kita sudah menggunakan sistem parkir resmi yang cashless, semuanya akan lebih mudah dikontrol dan dipilah. Mana yang benar-benar resmi, mana yang liar, itu bisa langsung terlihat. Tidak ada lagi alasan untuk menarik uang secara sembarangan," ucap Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
