Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mengungkap adanya dugaan penggiringan beberapa sekolah swasta untuk bergabung dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Temuan itu ia ungkap seusai dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah.
Kepler menjelaskan bahwa beberapa sekolah awalnya tidak berniat mengikuti program MBG. Namun, akhirnya mereka bergabung setelah menerima telefon dari oknum di Dinas Pendidikan.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
”Beberapa sekolah awalnya tidak kepikiran ikut MBG, tapi tiba-tiba ditelefon oleh oknum Dinas Pendidikan dan akhirnya mau tidak mau mereka setuju bergabung,” kata Kepler.
Menurut Kepler, tindakan tersebut terkesan sebagai penyalahgunaan wewenang karena penggiringan sekolah diarahkan ke dapur tertentu, bukan atas keputusan sekolah secara mandiri.
”Oknum Dinas Pendidikan ini sebenarnya tidak punya kapasitas untuk menghubungi sekolah secara langsung. Jika sosialisasi, mestinya dilakukan dengan kunjungan resmi, bukan telefon mendadak,” katanya.
Berdasarkan hasil sidak, katanya, terungkap sejumlah kendala pada pelaksanaan program MBG, seperti masalah distribusi dan kualitas makanan yang kurang memadai. Beberapa sekolah pun mengalami penghentian atau keterlambatan pengiriman makanan karena dana dari pusat belum cair.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
”Sistemnya, jalan sebulan, berhenti sebulan. Per September kemarin, tidak ada kiriman. Padahal, Agustus ada. Selain itu, kualitas makanannya juga dianggap kurang baik,” tuturnya seperti yang dikutip melalui laman Pikiran Rakyat.
Ia juga menyoroti aspek higienitas makanan. Bahkan, pernah ditemukan telur yang masih mengandung cangkang sehingga guru harus memilah sebelum disajikan kepada siswa.
Kepler mengaku, awalnya dia ingin memastikan pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan dengan baik. Pasalnya, dia mendapatkan berbagai laporan dari orangtua siswa dan berbagai sumber soal sengkarut program MBG.
