Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menyampaikan kritik keras terkait berulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, kejadian berulang ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ia juga menuding adanya keterlibatan pihak-pihak "pemburu rente" yang menurunkan kualitas makanan demi mengambil keuntungan finansial.
Kritik tersebut disampaikan Hasto saat memberikan keterangan pers (doorstop) usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
"Ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dagn kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente," tegas Hasto.
Melihat jatuhnya korban dari kalangan siswa sekolah, Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran program MBG.
"Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi," lanjutnya.
Tawarkan Konsep Partisipatif Berbasis Rakyat
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sejatinya memiliki rekam jejak dan konsep penanganan gizi rakyat yang teruji di daerah. Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi rakyat yang pernah diterapkan oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.
Menurut Hasto, kunci keberhasilan program pemenuhan gizi terletak pada pendekatan partisipatif yang melibatkan warga setempat, bukan sekadar proyek tersentralisasi dari atas ke bawah (top-down).
"PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," jelas Hasto.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat cukup bertindak sebagai penjamin dan pengawas kualitas (quality assurance dan quality control), sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan UMKM lokal demi menjamin kesegaran serta mutu makanan.
