Semarang, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menerapkan desa inklusi di 35 kabupaten/kota sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap penyandang difabel.
"Jateng siap jadi 'starting poin' nasional yang desanya menerapkan sistem inklusif, bahkan kalau pendataan bisa dilakukan dalam waktu dekat, di tahun anggaran 2020 nomenklatur untuk pemenuhan layanan disabilitas bisa direalisasikan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu (11/9).
Baca: KH Ma'ruf: Kaum Difabel Harus Dihormati
Desa inklusi merupakan desa yang menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Tujuannya adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyadang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, dan semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa.
Terlebih dengan adanya UU nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur pemenuhan ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas sampai tingkat desa.
Ganjar mengaku tidak puas hanya dengan melibatkan kaum disabilitas di setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di enam keresidenan pada lima tahun terakhir sehingga pihaknya berencana menerapkan desa inklusi.
"Kebijakannya memang harus sampai di level desa. Ini juga memerlukan keberanian dari kepala desa, pemprov telah melakukan itu tinggal sekarang kabupaten sampai desa mengikuti," ujarnya.
Baca: Ganjar Ajak Difabel Ikut Program Sehari Bersama Gubernur
Terkait dengan hal itu, Ganjar menargetkan pendataan penyandang disabilitas di seluruh Jateng selesai dalam waktu tiga minggu ke depan.
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jateng saya targetkan dalam tiga minggu pendataan penyandang disabilitas selesai. Syukur-syukur nanti bisa masuk di anggaran perubahan, tapi ya semua pihak harus turun tangan, pendamping desa, LSM, komunitas dan lainnya harus kerja cepat untuk ini," katanya.
