Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama lima bulan terakhir mengancam kehidupan petani, nelayan, peternak, serta masyarakat yang bergantung pada sektor pangan.
Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, karhutla juga menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, dan risiko penurunan produksi pangan akibat kekeringan serta kenaikan suhu.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan rasa empati dan prihatin kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, peternak, dan stakeholder lain di bidang pangan yang sudah lima bulan terakhir ini terkena dampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan,” ujar Rokhmin, Kamis (29/10/2026).
Rokhmin merujuk survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai lebih dari Rp130 triliun. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi perekonomian, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan usaha di sektor pertanian, perikanan, serta peternakan.
“Dampak karhutla ini luar biasa, bukan hanya aspek ekonomi yang menurut survei CELIOS mencapai lebih dari Rp130 triliun, tetapi juga dampak kesehatan, kemudian dampak terhadap saudara-saudara kita, petani, nelayan,” ucapnya.
Rokhmin menyambut turunnya hujan di Kalimantan yang diharapkan dapat membantu meredakan kebakaran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla harus diikuti dengan langkah pemulihan lingkungan serta perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.
Ia juga mengingatkan potensi penurunan produksi beras akibat kekeringan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bulog, serta Bappenas.
“Produksi beras memang tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kelihatan akan menurun, tapi mudah-mudahan stok beras yang ada di Bulog dan stok pangan lainnya akan masih mencukupi kebutuhan nasional. Tinggal bagaimana pemerintah cara mendistribusikannya,” ujarnya.
Selain beras, Rokhmin meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan lainnya, seperti jagung, cabai, telur, dan daging ayam. Distribusi pangan harus berjalan efektif, terutama ke daerah yang mengalami gangguan produksi akibat kekeringan maupun dampak karhutla.
Di sektor pertanian, ia mendorong pemerintah memastikan ketersediaan air bagi lahan yang terdampak kekeringan. Upaya pemanenan air hujan, pemanfaatan sumber air sungai, serta penyediaan irigasi pompa dinilai perlu dioptimalkan agar petani tetap dapat menjalankan kegiatan budi daya.
“Kalau memang ada daerah-daerah lahan pertanian yang masih kekurangan air, harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah melakukan pemanenan air hujan,” ungkapnya.
Selain menjamin ketersediaan air, Rokhmin meminta pemerintah memberikan kompensasi dan bantuan sosial kepada petani, peternak, serta nelayan yang mengalami kerugian ekonomi akibat karhutla dan El Niño. Menurutnya, perlindungan melalui asuransi usaha tani dan nelayan juga penting untuk mengurangi beban masyarakat ketika terjadi kegagalan usaha.
“Kami DPR RI dengan fungsi konstitusionalnya yang mencakup regulasi, budget, dan pengawasan akan kami optimalkan supaya bisa tandem dengan pemerintah benar-benar
untuk membantu rakyat kita,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Rokhmin menilai karhutla tidak semata-mata disebabkan oleh fenomena alam seperti El Niño, tetapi juga dipengaruhi aktivitas manusia dan tata kelola lahan. Ia menyoroti pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan permukiman di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, serta ekosistem gambut.
“Kesimpulannya, karhutla di Tanah Air Tercinta ini bukan semata-mata karena fenomena alam yaitu El Niño, tetapi karena ulah manusia,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan kawasan hutan dan lahan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Niño pada tahun-tahun mendatang. Peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi yang terencana, termasuk pengembangan tanaman, ikan, dan ternak yang mampu bertahan terhadap perubahan suhu serta kekeringan.
Rokhmin menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, DPR, dunia usaha, akademisi, peneliti, masyarakat lokal, serta media massa.
Melalui kerja sama lintas sektor dan penguatan mitigasi, ia berharap dampak karhutla dan perubahan iklim dapat ditekan. Dengan demikian, masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan peternak, dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik, sementara keberlanjutan produksi pangan nasional tetap terjaga.
