Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pertemuan yang digelar bersama berbagai elemen masyarakat harus menghasilkan kesepakatan nyata sebagai tanggung jawab bersama.
Ia menekankan bahwa para undangan yang hadir merupakan representasi dari masyarakat Kalbar, sehingga maklumat yang dihasilkan mesti diketahui dan dipahami seluruh komponen daerah.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Pertemuan ini jangan hanya sebatas dialog, tapi harus menjadi kesepakatan bersama. Maklumat ini harus sampai kepada seluruh masyarakat Kalbar,” kata Krisantus saat memberikan masukan dalam Rapat Koordinasi dan Doa Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (1/9).
Penyusunan maklumat merupakan satu dari dua masukan yang disampaikan dalam forum tersebut. Masukan lainnya yakni pelaksanaan patroli gabungan. Ia mencontohkan bahwa di beberapa daerah, masyarakat justru turut menjaga lingkungan masing-masing dengan kesadaran kolektif.
Karena itu, pemerintah mendorong agar dalam beberapa hari ke depan dilaksanakan patroli skala besar sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi dan Doa Bersama Pemprov Kalbar mendapatkan tujuh kesepakatan bersama.
Ada pun Tujuh kesepakatan bersama itu berisi imbauan agar masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu aksi anarkis, pengrusakan, maupun pembakaran fasilitas umum.
Masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjunjung tinggi ketertiban dan tidak melanggar hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sekaligus menjaga perasaan sesama warga.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Dalam penggunaan media sosial, seluruh pihak diminta bertindak bijak dengan tidak menyebarkan berita hoaks maupun informasi provokatif yang belum terverifikasi kebenarannya.
Kesepakatan tersebut juga menekankan kewaspadaan terhadap kelompok yang berupaya menciptakan kericuhan dan tindakan melawan hukum. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat diminta segera melapor kepada pihak kepolisian atau aparat berwenang.
Pada akhirnya, semua pihak diajak bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Barat.
