Jakarta, Gesuri.id – DPP PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan resmi menyangkut sidang Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 dan 16 Mei 2025. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Guntur Romli di depan pendukung PDI Perjuangan yang memadati lokasi sidang.
Dalam pernyataannya, Guntur menyatakan DPP PDI Perjuangan menyoroti kehadiran 13 saksi internal KPK—termasuk penyidik, penyelidik, dan mantan penyidik—yang dianggap tidak relevan. PDI Perjuangan menilai kesaksian mereka bersifat asumtif dan konstruksi belaka, tanpa bukti langsung yang memberatkan Hasto.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
"Ini pertama kalinya dalam sejarah penuntutan di Indonesia, KPK memaksakan diri dengan menghadirkan saksi dari internalnya sendiri," tegas Guntur Romli.
PDI Perjuangan juga membantah tuduhan obstruction of justice yang dilayangkan KPK terhadap Hasto, dengan menyebut keterangan saksi Rosa Purba Bekti sebagai hasil konstruksi pribadi dan tidak memahami substansi Pasal 21 UU Tipikor.
"Tuduhan ini tidak terbukti dan KPK telah melanggar asas kepastian hukum," lanjutnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan, Guntur Romli mengklarifikasi bahwa surat pernyataan tersebut disusun oleh tim hukum PDI Perjuangan bersama Hasto dan penasihat hukumnya. Ia juga menegaskan bahwa mantan Komisioner KPU Hasyim Ashari tidak memiliki relevansi dengan kasus ini, karena bukan terkait pergantian anggota DPR.
Baca: Ganjar Tegaskan Banyak Kader Banteng Inginkan Megawati
Di luar ruang sidang, ratusan pendukung Hasto memadati lokasi, termasuk tokoh-tokoh seperti Ganjar Pranowo, TB Hasanuddin, dan Wakil Wali Kota Surabaya.
"Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Bekasi dan Tangsel, menunjukkan solidaritas," ujar Guntur. Sidang ini terus menjadi sorotan publik, dengan PDI Perjuangan menuntut transparansi dan keadilan dari KPK.
