Bandar Lampung – Lonjakan kasus tuberkulosis (TBC) di Provinsi Lampung memantik perhatian serius dari legislatif.
Berdasarkan data terbaru, Lampung kini masuk dalam jajaran 10 besar daerah dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia dan menempati peringkat ketiga di Pulau Sumatera.
Merespons kondisi tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Lampung segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada akhir bulan ini. Fokus utama pertemuan tersebut adalah menyusun langkah strategis penanganan, mulai dari deteksi dini hingga penguatan edukasi masyarakat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menegaskan bahwa tren kenaikan kasus sejak tahun 2024 hingga 2026 merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah. Menurutnya, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan publik.
“Banyak penderita diduga belum terdeteksi. Padahal, pengobatan TBC membutuhkan kedisiplinan tinggi dan harus dijalani secara penuh selama enam bulan tanpa terputus. Jika gagal, pasien harus mengulang terapi dari awal,” ujar Condrowati dalam keterangannya, Rabu (15/4).
Ia menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenali gejala awal TBC sebagai hambatan utama. Banyak warga yang enggan melakukan pemeriksaan dini karena minimnya pemahaman mengenai bahaya penyakit menular ini.
Lebih lanjut, Condrowati memperingatkan risiko besar jika pasien menghentikan pengobatan di tengah jalan. Selain merugikan kesehatan pasien itu sendiri, perilaku ini berpotensi memicu resistensi obat.
"Putusnya pengobatan bukan hanya menyulitkan kesembuhan, tapi juga memicu resistensi obat yang membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Itulah mengapa edukasi adalah kunci utama untuk menekan laju penyebaran," tambahnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Dalam RDP mendatang, Komisi V akan meminta penjelasan komprehensif dari Dinas Kesehatan terkait:
1. Peta sebaran kasus di seluruh kabupaten/kota.
2. Efektivitas program penanggulangan yang sudah berjalan.
3. Ketersediaan layanan pemeriksaan di tingkat dasar.
4. Strategi sosialisasi di puskesmas hingga pelosok desa.
DPRD Lampung juga mendorong penguatan program berbasis masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh lokal. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini sekaligus memastikan pasien tetap patuh menjalani pengobatan hingga tuntas.
