Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menyoroti minimnya alokasi anggaran program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027 yang hanya dialokasikan sebesar Rp68 juta.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, menilai pagu anggaran tersebut jauh dari kata ideal dibanding tingginya beban penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Sebagai Koordinator Komisi IV, Sinung secara tegas menginstruksikan para anggotanya untuk memperjuangkan lonjakan alokasi dana PPA selama proses pembahasan R-APBD 2027 berlangsung.
"Secara detail saya memang belum mempelajari anggarannya, tetapi saya sudah wanti-wanti kepada teman-teman di Komisi IV agar ada penambahan anggaran penanganan," kata Sinung saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).
Desakan ini berlandaskan maraknya kasus di lapangan. Berdasarkan data Polres Bondowoso per September 2026, telah tercatat sedikitnya 30 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
"Per hari ini di tahun 2026 sudah ada 30 kasus di Bondowoso," ungkapnya.
Tak hanya kekerasan seksual, Sinung juga memberi perhatian khusus pada lonjakan angka HIV/AIDS di Bondowoso yang telah menembus kisaran 1.400 kasus. Menurutnya, kedua persoalan ini menyerupai fenomena gunung es jumlah kasus riil di masyarakat berpotensi jauh lebih besar dibanding angka yang terdata.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Oleh karena itu, Sinung menekankan bahwa penemuan kasus dalam jumlah besar seharusnya direspons dengan penguatan dukungan anggaran, bukan pembatasan.
"Untuk dua persoalan itu, semakin banyak kasus yang ditemukan, berarti pemerintah bekerja. Oleh karena itu, anggaran wajib ditambah agar penanganannya ter-backup maksimal," tegas Sinung.
