Jakarta, Gesuri.id – Pemerintah menargetkan pembahasan revisi Undang-undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) akan rampung lusa, Jumat (25/5).
Karena menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly sebelum paripurna Jumat pekan ini, akan dilakukan rapat kerja pemerintah dengan Pansus Revisi UU Terorisme.
Baca: Presiden: Hadapi Terorisme dengan Luar Biasa
Dia berharap tidak ada kendala lagi soal definisi karena sudah ada pembicaraan dengan fraksi-fraksi di dewan.
"Kalau revisi UU-nya, kami harapkan selesai dalam waktu dekat. Dan targetnya hari Jumat sudah paripurna, kami harapkan begitu," kata Yasonna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/5).
Meski ada ketidaksepahaman oleh Densus 88 Antiteror, terkait dengan definisi terorisme, Yasonna mengatakan tidak ada masalah yang berarti. Dia menyebut, semua unsur TNI dan Polri sudah sepakat.
"Kalau TNI-Polri sudah setuju. Dari pemerintah sudah sepakat. Nanti kami lihat di DPR-nya saja," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Revisi Undang-undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setidaknya memberi ruang bagi TNI untuk ikut memberantas terorisme.
Usai revisi UU ini disahkan menjadi UU, maka akan dilakukan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Baca: Arteria: Presiden Jokowi Pasang Badan Lawan Terorisme
Meskipun kata Yasonna saat ini belum ada pembahasan dan pembicaraan, karena pemerintah masih ingin fokus pada revisi UU Antiterorisme terlebih dahulu.
"Undangannya (pembahasan revisi UU TNI) ada, ada undangan untuk membicarakan. Kalau di Kumham, katakan satu-satu selesaikan dulu. Ini dulu kami selesaikan. Kan sudah ada jalan keluarnya. Nanti itu (revisi UU TNI) biar tahapan berikutnya. Sekarang belum. Karena konsen kami kan revisi UU teroris," jelas Yasonna.
