Jakarta, Gesuri.id - Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi manuver Partai Nasdem 'mengorbitkan' Gubernur DKI Anies Baswedan di Kongres mereka.
Manuver itu memunculkan dugaan bahwa partai besutan Surya Paloh itu memasang ‘kuda-kuda’ mengusung Anies untuk Pemilu 2024.
Baca: Nasdem Temui PKS, Arif Ingatkan Jangan Berpolitik Dua Kaki!
Bahkan, Nasdem menyebut bukan cuma Anies, 3 kepala daerah lain juga sedang dipantau yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah.
Melihat hal itu, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu selama 2 periode menilai hal tersebut wajar saja. Partai politik, kata dia, pasti memiliki rencana jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Namun, Puan menegaskan untuk PDI Perjuangan sendiri saat ini akan menaruh fokus utamanya untuk mendukung dan mengawal Jokowi pada periode keduanya ini.
"Banyak juga ya calonnya. Ya itu sah-sah aja tiap parpol pasti mempunyai rencana jangka pendek, menengah dan panjang, apalagi 2024. Jadi bagi saya ini sebagai ketua DPR yang juga dari partai pemenang pemilu PDI Perjuangan ya kita tetap akan fokus bagaimana menjalankan sinergi pemerintahan ini untuk bangsa ke depan sampai pada 2024," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Terkait Pemilu 2024, Puan mengaku tak khawatir. Puan menyebut, PDI Perjuangan memiliki kader potensial di 2024. Namun, untuk proses penjaringannya belum akan dilakukan sekarang.
"Masih panjang. Baru juga presiden wakil presiden dilantik. PDI Perjuangan insyaallah punya kader-kader terbaiknya kok untuk nanti 2024. Jadi penjaringannya tunggu waktunya saja," ujarnya.
Baca: Kongres Nasdem Undang Anies, Hasto : Biasa Saja
Terkait masuknya kader PDI Perjuangan, Ganjar, dalam bursa capres-cawapres Nasdem di 2024, Puan mengaku PDI Perjuangan memiliki atura terkait kadernya.
"Ya kalau di internal kami kan ada aturannya bahwa sebagai kader PDI Perjuangan ya harusnya ikut dengan apa yang menjadi aturan atau mekanisme di PDI Perjuangan, tapi sebagai warga negara Indonesia ya punya hak masing-masing," tutupnya.
