Kabupaten Tangerang, Gesuri.id — Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah memperketat pengawasan serta edukasi terkait penawaran perjalanan haji dan umrah di media sosial. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah masyarakat tergiur tawaran berangkat haji secara instan tanpa masa tunggu.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, saat meninjau Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Banten, dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik, Kamis (17/9).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Ina menyoroti maraknya iklan di media sosial yang menawarkan paket haji berkisar Rp250 juta hingga Rp500 juta dengan jaminan langsung berangkat. Menurutnya, promosi ini berpotensi menyesatkan masyarakat yang belum memahami mekanisme resmi penyelenggaraan ibadah haji.
"Kalau sudah soal iklan haji Rp400 juta atau Rp500 juta langsung berangkat, atau tawaran prioritas Rp250 juta tanpa nunggu, orang pasti tergiur, Pak," ujar Ina.
Ia menambahkan, sebagian masyarakat cenderung menganggap informasi di media sosial sudah tervalidasi. Oleh karena itu, pengawasan promosi digital dan sosialisasi langsung hingga ke daerah harus diperluas.
Ina mencontohkan pengalamannya di Situbondo, di mana warga lokal lebih memercayai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan KBIHU, sekaligus memberikan batasan agar peran KBIHU tetap selaras dengan regulasi resmi.
Tak hanya itu, Ina menuntut komitmen nyata pemerintah dalam mengusut tuntas praktik ilegal penawaran haji.
"Saya setuju dengan tagline bongkar mafia haji dan umrah. Namun, jangan sampai hangat-hangat tahi ayam. Harus ada implementasi, capaian, serta indikator keberhasilan yang jelas," tegasnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Abdullah Hasyim, mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas travel atau agen penyelenggara sebelum bertransaksi.
"Jangan mudah tergoda atau tergiur tawaran agen yang tidak jelas afiliasinya. Pastikan dulu legalitasnya agar tidak menjadi korban penipuan," imbau Abdullah.
